LAMPUNG SELATAN – Di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan program bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan, masih ada warga yang merasa hanya menjadi penonton setia dari berbagai program yang seharusnya hadir untuk membantu mereka.
Salah satunya adalah Rusmini, warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Di rumah sederhana berdinding papan bekas dengan atap seng yang bocor di beberapa bagian, Rusmini menjalani kehidupan bersama suami dan empat anaknya. Tidak ada kemewahan di sana. Yang ada hanyalah perjuangan harian untuk memastikan dapur tetap mengepul dan anak-anak tetap bisa bersekolah.
Suaminya bekerja sebagai kuli serabutan dengan penghasilan yang datang tidak menentu, seperti cuaca yang sulit diprediksi. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Namun kebutuhan keluarga tetap berjalan setiap hari tanpa mengenal kata libur.
Ironisnya, di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas, Rusmini mengaku belum pernah merasakan manfaat berbagai program bantuan sosial alias bansos yang selama ini digulirkan pemerintah.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, hingga program bedah rumah, semuanya seolah hanya bisa ia lihat dari kejauhan.
“Saya Cuma Jadi Penonton”
Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Rusmini mengungkapkan kekecewaan yang selama ini dipendam.
Menurutnya, ia sering melihat tetangga atau warga lain menerima bantuan sosial yang mampu meringankan beban hidup mereka. Sementara dirinya hanya bisa menyaksikan tanpa pernah mengetahui kapan giliran keluarganya akan datang.
“Saya melihat bantuan sosial PKH dan BPNT yang dibagikan pemerintah kepada warga begitu indah dilihat, dan beban hidup mereka terasa lebih ringan setelah menerima bantuan itu. Tapi saya hanya jadi penonton saja selama ini. Saya lihat orang dapat bantuan bedah rumah, dapat PKH, BPNT, bantuan pendidikan dan lainnya. Saya cuma bisa melihat dan mendengar. Lalu kriteria warga seperti apa yang layak mendapat bantuan itu? Di mana pemerintah, di mana keadilan itu?” ungkap Rusmini sambil menahan air mata, Minggu (21/6/2026).
Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun menyimpan kegelisahan yang mungkin juga dirasakan banyak keluarga kurang mampu lainnya.
Nama Rusmini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan kesulitannya mendaftarkan anak ke sekolah viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia memohon bantuan pemerintah agar anaknya tetap bisa memperoleh hak pendidikan.
Persoalan itu kemudian memantik simpati luas dari masyarakat. Banyak warganet menilai masih ada kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses layanan publik akibat keterbatasan informasi, teknologi, maupun kondisi ekonomi.
Di era digital yang serba online, tidak semua warga memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama untuk mengikuti perubahan sistem pelayanan.
Ketika sebagian orang sibuk memperdebatkan kecanggihan aplikasi, masih ada warga yang berjuang memahami cara menggunakannya.
Kondisi rumah Rusmini menjadi gambaran nyata tentang kehidupan keluarga yang masih berada dalam lingkaran keterbatasan.
Dinding papan yang mulai lapuk, atap seng yang bocor saat hujan turun, serta ruang hidup yang sempit menjadi saksi perjuangan keluarga tersebut selama bertahun-tahun.
Namun hingga kini, bantuan perbaikan rumah yang sering digaungkan sebagai program perlindungan sosial belum juga menyentuh keluarganya.
Di sinilah muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan masyarakat: apakah seluruh program bantuan benar-benar telah menjangkau warga yang paling membutuhkan?
Kasus Rusmini kembali membuka diskusi lama mengenai validitas data penerima bantuan sosial.
Pemerintah selama ini terus melakukan pembaruan data kesejahteraan sosial untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang berhak.
Namun di lapangan, masih ditemukan keluhan warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdata atau belum pernah mendapatkan manfaat program.
Sebaliknya, tidak sedikit pula kasus yang memunculkan pertanyaan karena penerima bantuan justru dinilai lebih mampu dibanding warga lain yang hidup dalam kondisi serba kekurangan.
Fenomena inilah yang membuat masyarakat berharap proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan terus diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran.
Di tengah segala keterbatasan yang dihadapi, Rusmini tidak meminta hal yang muluk-muluk.
Ia tidak meminta rumah mewah.
Tidak meminta kendaraan baru.
Tidak meminta kehidupan yang berlebihan.
Harapannya hanya satu: anak-anaknya bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.
“Kami hanya ingin anak-anak kami bisa sekolah dan hidup lebih baik,” ujarnya.
Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa. Namun bagi keluarga yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan dasar, harapan tersebut menjadi sesuatu yang sangat berharga.
Kisah Rusmini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak cukup diukur dari angka penyaluran atau laporan administratif semata.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bantuan benar-benar hadir di rumah-rumah yang paling membutuhkan.
Sebab bagi keluarga seperti Rusmini, bantuan sosial bukan sekadar angka dalam laporan tahunan. Bantuan itu bisa berarti biaya sekolah anak, beras untuk makan esok hari, atau atap rumah yang tidak lagi bocor saat hujan turun.
Dan ketika warga miskin masih merasa menjadi penonton di tengah derasnya program kesejahteraan, maka evaluasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.***
