JAKARTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seharusnya bukan sekadar formalitas tahunan yang selesai setelah tombol “submit” ditekan. Sebab, ketika harta seorang pejabat melonjak signifikan dalam waktu singkat, publik tentu berhak bertanya: ini pertumbuhan kekayaan biasa atau ada cerita yang perlu dijelaskan?
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup hanya menerima laporan LHKPN milik Zita Anjani secara administratif.
Menurutnya, lonjakan kekayaan yang terjadi dalam periode singkat seharusnya menjadi alarm bagi lembaga antirasuah untuk melakukan pendalaman.
“Jangan sampai publik diarahkan pada kesimpulan bahwa karena sudah dilaporkan ke KPK maka persoalan selesai. Justru fungsi LHKPN adalah membuka ruang transparansi agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mengawasi apakah ada pertambahan kekayaan yang wajar atau tidak,” kata Fernando, Senin (22/6/2026).
Menurut Fernando, kenaikan harta hingga puluhan miliar rupiah dalam hitungan bulan bukanlah sesuatu yang bisa dilewati begitu saja tanpa pertanyaan. Apalagi, suami Zita saat ini menjabat sebagai kepala daerah, sehingga standar transparansi dan akuntabilitas publik semestinya lebih tinggi.
“KPK tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Jika terdapat lonjakan aset yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, maka kewajiban KPK adalah melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga penyelidikan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Dalam logika publik, kenaikan kekayaan yang sangat cepat tentu akan mengundang rasa penasaran. Sebab, di saat sebagian masyarakat masih berjuang mengejar kenaikan gaji tahunan beberapa persen, ada pejabat yang hartanya bertambah sangat signifikan dalam waktu singkat.
Tentu saja, pertanyaan bukanlah vonis. Kecurigaan publik bukan berarti tuduhan. Namun, dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, setiap pertumbuhan kekayaan yang tidak lazim memang perlu dijelaskan secara terang benderang.
“Kalau memang seluruh kenaikan harta berasal dari sumber yang sah, tentu hasil pemeriksaan akan menjelaskan kepada publik. Tetapi jika ada kejanggalan, negara juga wajib bertindak,” tegas Fernando.
Ia menambahkan, prinsip dasar pemberantasan korupsi adalah memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam pertumbuhan kekayaan pejabat publik. Karena itu, KPK diharapkan proaktif dan tidak menunggu adanya laporan pidana untuk melakukan pendalaman terhadap data yang telah masuk melalui LHKPN.
Sebab pada akhirnya, LHKPN bukanlah sertifikat bahwa semuanya baik-baik saja. LHKPN hanyalah pintu masuk. Setelah pintu dibuka, publik tentu berharap ada pemeriksaan, bukan sekadar ucapan, “terima kasih, laporan Anda sudah kami terima.”
Di negeri yang sedang berjuang membangun kepercayaan terhadap institusi publik, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Karena semakin tinggi jabatan dan semakin besar kekayaan yang bertambah, semakin besar pula kebutuhan untuk menjelaskan dari mana semuanya berasal.
Kilas Balik Lonjakan Kekayaan yang Fantastis
Berdasarkan penelusuran rekam jejak digital laporan LHKPN Zita Anjani dari tahun ke tahun, terlihat lompatan nilai aset yang luar biasa signifikan:
Periode Awal Jabatan (DPRD DKI Jakarta) : Pada awal-awal masa jabatannya sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta, harta kekayaan Zita dilaporkan berada di kisaran miliaran hingga belasan miliar rupiah.
LHKPN Periode 2023 : Pada laporan berkala dua tahun lalu, kekayaan bersih Zita tercatat berada di angka sekitar Rp8 miliar hingga Rp9 miliar setelah dikurangi utang.
LHKPN Periode 2025 (Jabatan Utusan Khusus Presiden) : Setelah dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, laporan kekayaannya melonjak secara eksponensial menyentuh angka Rp109.320.443.551 (Rp109,32 miliar).
Kenaikan yang mencapai sekitar Rp100 miliar dalam rentang waktu yang relatif singkat ini memicu analisis dari berbagai pihak mengenai sumber pertumbuhan aset tersebut.
Rincian Aset dalam LHKPN Terbaru
Lonjakan tajam total nilai kekayaan Zita Anjani didominasi oleh penyesuaian nilai pasar serta kepemilikan aset baru pada sektor tanah, bangunan, serta kas. Berikut adalah rincian komponen utama dari total harta Rp109,32 miliar milik UKP Pariwisata tersebut:
Tanah dan Bangunan : Menjadi kontributor terbesar dalam total kekayaannya. Zita tercatat memiliki sejumlah properti bernilai tinggi di kawasan strategis, termasuk di wilayah Jakarta Selatan dan beberapa daerah lainnya, yang nilai pasarnya mengalami apresiasi atau kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang signifikan.
Alat Transportasi dan Mesin : Koleksi kendaraan mewah yang berada di garasinya guna menunjang mobilitas sebagai pejabat publik.
Harta Bergerak Lainnya serta Kas dan Setara Kas : Mengalami peningkatan drastis, yang mencakup tabungan di bank, deposito, serta instrumen keuangan likuid lainnya.***
