JAKARTA – Dunia kemahasiswaan kembali diguncang kontroversi. Kali ini, sorotan tertuju kepada sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang diduga menerima uang sebesar Rp20 juta usai mengikuti aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026 lalu.
Isu tersebut meledak setelah beredarnya sejumlah video di media sosial yang menampilkan forum klarifikasi internal mahasiswa. Dalam rekaman yang viral, muncul pengakuan mengenai adanya aliran dana sebesar Rp20 juta yang disebut-sebut berasal dari seorang oknum aparat kepolisian.
Yang membuat semakin penasaran, dalam percakapan tersebut juga muncul istilah “Kapolda”. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai siapa sosok yang dimaksud, sehingga penyebutan tersebut masih sebatas klaim dalam forum mahasiswa dan belum dapat diverifikasi.
Kontroversi ini bermula setelah aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang kemudian berujung pada dialog langsung antara 15 perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu awalnya dianggap sebagai momentum positif bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
Namun sepekan kemudian, narasi yang berkembang justru bergeser dari substansi aspirasi menjadi pertanyaan klasik yang selalu sukses menarik perhatian publik Indonesia: “Habis rapat dapat apa?”
Media sosial pun ramai membahas dugaan adanya pembagian uang kepada sejumlah peserta aksi.
Menanggapi isu yang semakin liar, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) UBK menggelar forum klarifikasi terbuka di depan Patung Bung Karno, Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6/2026).
Forum yang awalnya dimaksudkan sebagai ruang penjelasan justru berkembang menjadi semacam “pengadilan terbuka” versi mahasiswa. Sejumlah pengurus organisasi kampus dimintai keterangan secara langsung di hadapan mahasiswa lain.
Menariknya, proses tersebut bahkan disiarkan melalui TikTok, menjadikan polemik internal kampus berubah menjadi tontonan publik secara real time.
Dalam salah satu video yang beredar, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua,” ujarnya.
Permintaan maaf tersebut kemudian diikuti berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa lain terkait tanggung jawab moral dan institusional atas polemik yang menyeret nama kampus.
“Langkah apa yang akan kamu pertanggungjawabkan untuk balikin nama UBK?” tanya salah seorang mahasiswa dalam forum tersebut.
Pengakuan Dana Rp20 Juta
Puncak perhatian publik terjadi ketika Abdi mengaku menerima dana sebesar Rp20 juta yang disebut berasal dari pihak kepolisian.
Dalam keterangannya, dana tersebut kemudian didistribusikan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Menurut pengakuan yang beredar dalam video:
- Dua orang senior masing-masing menerima Rp2,5 juta.
- Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerima Rp2 juta.
- Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum menerima Rp2,5 juta.
- Seseorang bernama Mubarak menerima Rp2,5 juta.
- Dana konsolidasi sebesar Rp300 ribu.
- Sisanya disebut digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak dijelaskan secara rinci.
Sementara itu, Wakil Ketua BEM FEB UBK juga mengaku menerima uang dari Ketua BEM FH UBK.
Ia menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari Abdi yang sebelumnya menerima uang sebesar Rp20 juta, baik dari senior maupun pihak yang disebut sebagai “Kapolda”.
Pernyataan tersebut segera memantik spekulasi luas. Namun hingga berita ini ditulis, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait klaim yang berkembang dalam forum mahasiswa tersebut.
Kasus ini kini tidak hanya menjadi perbincangan di lingkungan kampus, tetapi juga di ruang publik yang lebih luas.
Di media sosial, muncul berbagai spekulasi, asumsi, hingga teori konspirasi. Sebagian pihak mempertanyakan integritas gerakan mahasiswa, sementara sebagian lainnya meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait.
Di tengah derasnya arus informasi, satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya verifikasi fakta.
Pasalnya, pengakuan dalam forum mahasiswa belum tentu secara otomatis menjadi fakta hukum yang telah terbukti. Klaim mengenai sumber dana, pihak pemberi, maupun tujuan pemberian dana masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan yang beredar, Universitas Bung Karno kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga reputasi institusi.
Banyak mahasiswa menilai transparansi menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Sebab, ketika nama kampus muncul dalam pusaran kontroversi nasional, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas individu, melainkan juga citra lembaga pendidikan secara keseluruhan.
Di sisi lain, publik kini menunggu jawaban atas pertanyaan yang terus bergema sejak video tersebut viral:
Apakah uang Rp20 juta itu benar terkait aksi demonstrasi, sekadar dana operasional, bantuan pribadi, atau ada penjelasan lain yang belum terungkap?
Hingga saat ini, pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban resmi dari seluruh pihak yang disebut dalam polemik tersebut.
Dan seperti biasa di Indonesia, ketika klarifikasi belum datang, media sosial akan lebih dulu menggelar sidang tanpa palu hakim.***
