JAKARTA – Reformasi 1998 kembali menjadi medan pertempuran gagasan. Bedanya, kali ini bukan di jalanan penuh gas air mata, melainkan di ruang diskusi yang dipenuhi kritik, pertanyaan tajam, dan emosi yang nyaris meluap.
Mantan aktivis 1998 sekaligus Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menjadi sorotan publik setelah terlibat perdebatan panas dengan seorang mahasiswa dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid 2?” di Cafe & Resto Sadjoe, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026) malam.
Peristiwa tersebut kembali viral setelah cuplikan videonya beredar luas di berbagai platform media sosial pada Jumat (19/6/2026).
Sebelumnya, Budiman juga sempat menjadi perhatian publik usai diteriaki sebagai “pengkhianat reformasi” dalam sebuah kegiatan di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Namun kali ini, kritik yang diterimanya terdengar jauh lebih keras.
Mahasiswa Sebut Budiman “Pelacur Reformasi”
Ketegangan bermula ketika seorang mahasiswa yang disebut berasal dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Natael, mendapat kesempatan menyampaikan pandangannya di hadapan peserta forum.
Tanpa basa-basi, ia melontarkan kritik yang langsung membuat suasana diskusi memanas.
“Teman-teman, Budiman bukan lagi aktivis 98 atau pejuang reformasi, melainkan pelacur reformasi. Sepakat?” ujar Natael yang disambut teriakan persetujuan sebagian peserta.
Pernyataan tersebut sontak mengubah suasana forum yang semula akademis menjadi arena adu argumentasi.
Natael kemudian menjelaskan bahwa istilah tersebut digunakannya untuk menggambarkan sosok yang dianggap telah menjual idealisme perjuangan reformasi dan memilih diam terhadap berbagai kebijakan yang menurutnya bertentangan dengan semangat 1998.
Kritik: Reformasi Dulu Menolak, Kini Membiarkan?
Di hadapan forum, Natael membeberkan sederet persoalan yang menurutnya menjadi bukti bahwa cita-cita reformasi belum benar-benar terwujud.
Ia menyoroti membengkaknya struktur kabinet, kembalinya keterlibatan aparat aktif dalam jabatan sipil, dugaan praktik KKN yang masih menjadi keluhan publik, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan.
“Hari ini kita melihat kabinet semakin gemuk. Reformasi menolak militerisme, tetapi sekarang TNI dan Polri aktif kembali menduduki jabatan sipil. KKN masih menjadi persoalan, harga pangan naik, biaya pendidikan semakin mahal,” ujarnya.
Natael juga menyinggung ketimpangan ekonomi nasional yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Mengacu pada rasio gini yang berada di kisaran 0,38, ia menilai pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin.
Budiman Naik Pitam, Minta Kritik Disertai Bukti
Mendengar tudingan tersebut, Budiman langsung bereaksi.
Nada bicaranya meninggi ketika meminta mahasiswa tersebut menjelaskan secara konkret alasan dirinya dianggap telah mengkhianati reformasi.
Budiman bahkan mempertanyakan makna istilah “pelacur reformasi” yang diarahkan kepadanya.
Bagi Budiman, kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun menurutnya, kritik harus disertai argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar label yang memancing emosi.
Perdebatan pun berlangsung sengit di hadapan peserta diskusi.
Momen itu memperlihatkan benturan dua generasi yang sama-sama mengatasnamakan reformasi: satu generasi yang pernah turun ke jalan pada 1998, dan generasi lain yang kini mempertanyakan hasil perjuangan tersebut setelah hampir tiga dekade berlalu.
Budiman Balas Kritik dengan Program Pengentasan Kemiskinan
Menanggapi kritik terkait kemiskinan dan ketimpangan sosial, Budiman memilih menjawab melalui pendekatan kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa BP Taskin saat ini sedang merumuskan berbagai strategi pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan, gizi, dan aset ekonomi produktif.
Menurutnya, kemiskinan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan kurangnya uang.
“Kami sedang merumuskan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.
Ia kemudian menunjuk sejumlah program yang sedang dijalankan pemerintah sebagai bentuk intervensi langsung kepada masyarakat.
Mulai dari Sekolah Rakyat yang ditujukan memperluas akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Menurut Budiman, keberpihakan kepada rakyat kecil tidak cukup diukur dari slogan atau romantisme perjuangan masa lalu.
Karena bagi masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, biaya sekolah, dan lapangan kerja yang terbatas, ukuran keberhasilan bukan lagi seberapa lantang seseorang meneriakkan reformasi, melainkan seberapa nyata kebijakan mampu memperbaiki kehidupan mereka.
Reformasi Masih Hidup atau Hanya Berganti Pemain?
Perdebatan Budiman dan mahasiswa tersebut pada akhirnya membuka kembali pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai dijawab bangsa ini.
Apakah reformasi masih berjalan sesuai cita-cita awal, atau justru telah berubah menjadi panggung baru dengan pemain yang berbeda?
Bagi sebagian orang, bergabung ke dalam pemerintahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap idealisme.
Namun bagi yang lain, masuk ke dalam sistem justru dianggap sebagai cara untuk mengubah keadaan dari dalam.
Yang pasti, hampir tiga dekade setelah reformasi bergulir, perdebatan tentang makna perjuangan itu ternyata belum berakhir.
Dan mungkin itulah ironi terbesar reformasi: rezim sudah berganti, generasi sudah berubah, tetapi pertanyaan yang sama masih terus diperdebatkan dari satu forum ke forum lainnya.***
