LAMPUNG TIMUR – Menjelang pelaksanaan Festival Budaya Sekappung Limo Migo yang akan digelar pada 28 Juni 2026 di kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo, panitia penyelenggara mengeluarkan pesan tegas, budaya boleh berpesta, politik jangan ikut berjoget di atas panggung adat.
Di tengah mencuatnya wacana kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda safari politik di Lampung Timur yang disebut-sebut akan singgah di wilayah Pugung Raharjo pada waktu yang berdekatan dengan festival, panitia langsung memasang garis batas yang jelas antara pelestarian budaya dan kepentingan politik praktis.
Ketua Panitia Festival Sekappung Limo Migo, Ibrahim Restu Saka, menegaskan bahwa acara tersebut lahir untuk merawat warisan leluhur, bukan menjadi panggung kampanye terselubung.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang mencintai budaya. Tetapi untuk kepentingan politik praktis, pintunya kami tutup rapat. Atribut partai tidak akan mendapat tempat di arena festival,” tegas Ibrahim.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa panitia tidak ingin panggung adat yang dibangun dengan semangat kebersamaan berubah menjadi arena perebutan simpati politik.
Bagi masyarakat adat Sekappung Limo Migo, festival ini bukan sekadar hiburan tahunan. Ia merupakan ruang perjumpaan sejarah, identitas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang diwariskan lintas generasi.
Karena itu, menurut Ibrahim, panggung budaya harus tetap steril dari simbol-simbol politik yang berpotensi memecah konsentrasi masyarakat terhadap makna utama festival.
“Jangan sampai yang semula orang datang untuk melihat tari adat, ritual budaya, dan kekayaan tradisi, malah pulang membawa brosur politik. Itu tentu bukan tujuan festival ini,” ujarnya.
Dengan nada yang tak kalah tegas, ia menyebut bahwa budaya memiliki umur jauh lebih panjang dibanding siklus politik lima tahunan.
“Politik datang dan pergi mengikuti musim. Budaya tetap tinggal menjaga identitas masyarakat. Karena itu kami memilih menjaga yang abadi daripada memberi ruang pada yang sementara,” katanya.
Sikap penolakan terhadap atribut dan kepentingan politik tersebut, kata Ibrahim, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu lahir dari musyawarah bersama seluruh unsur panitia dan elemen pendukung festival.
Hasilnya bulat, bahwa Festival Sekappung Limo Migo harus menjadi rumah bersama bagi semua kalangan tanpa warna politik tertentu.
Panitia ingin masyarakat datang sebagai pecinta budaya, bukan sebagai pendukung kubu politik yang saling berhadapan.
“Kalau di panggung budaya masih sibuk menghitung suara politik, kapan kita sempat menghitung warisan leluhur yang mulai terlupakan?” sindirnya.
Jokowi Dipersilakan Hadir, Asal Tidak Membawa Aroma Politik
Meski tegas menolak kepentingan politik praktis, panitia tidak menutup pintu bagi kehadiran tokoh nasional, termasuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Menurut Ibrahim, kehadiran mantan kepala negara merupakan sebuah kehormatan bagi masyarakat adat dan warga Lampung Timur. Namun ada syarat yang tidak bisa ditawar.
“Kami merasa terhormat apabila Bapak Joko Widodo berkenan hadir dan menyapa masyarakat. Tetapi kehadiran itu harus bersih dari simbol partai, atribut politik, maupun agenda politik praktis. Festival ini adalah ruang budaya, bukan panggung politik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada tamu negara berbeda dengan memberikan ruang kampanye politik.
“Silakan datang sebagai tamu kehormatan, sebagai tokoh bangsa. Tetapi jangan menjadikan festival budaya sebagai kendaraan politik. Itu garis yang kami pegang,” tambahnya.
Di tengah tahun-tahun politik yang sering membuat hampir semua ruang publik berubah menjadi arena pencitraan, sikap panitia Festival Sekappung Limo Migo terbilang menarik.
Jika biasanya politik gemar menumpang popularitas budaya, kali ini budaya justru memasang papan bertuliskan, yakni ‘Selamat Datang, Silakan Lepas Jaket Politik di Pintu Masuk.’
Pesan yang ingin disampaikan sederhana bahwa adat boleh dirayakan bersama, tetapi jangan dibajak oleh kepentingan sesaat.
Sebab bagi masyarakat Sekappung Limo Migo, warisan leluhur bukan komoditas politik yang bisa dipinjam setiap musim elektoral lalu ditinggalkan setelah suara terkumpul.
Festival ini, menurut panitia, harus tetap menjadi panggung kebudayaan yang mempersatukan, tempat masyarakat mengenang akar sejarahnya, merawat tradisinya, dan membuktikan bahwa tidak semua ruang publik harus tunduk pada hiruk-pikuk politik.
Karena pada akhirnya, sebagaimana sindiran yang ramai beredar di kalangan panitia:
“Bendera partai bisa berganti warna setiap pemilu, tetapi nilai adat tetap diwariskan dari generasi ke generasi.”***
