SUMEDANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan peringatan keras kepada para calon pemimpin daerah. Menurutnya, kesalahan dalam menyusun tata ruang bukan sekadar melahirkan bangunan yang semrawut, tetapi bisa menjadi “utang” yang harus dibayar mahal melalui bencana alam dan membengkaknya anggaran daerah.
Pesan itu disampaikan Dedi Mulyadi saat memberikan Kuliah Umum (Stadium General) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (25/6/2026), dalam kegiatan bertema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045.”
Di hadapan ratusan praja IPDN yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan, Dedi menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Sebab, menurutnya, setiap kesalahan dalam penataan ruang pada akhirnya akan berujung pada meningkatnya risiko bencana yang harus ditanggung negara.
“Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana,” tegas Dedi.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, banyak pemerintah daerah masih memandang tata ruang sebatas persoalan pembangunan fisik dan investasi. Padahal, tata ruang sejatinya merupakan instrumen menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Kalau hutan berubah menjadi beton tanpa perhitungan, jangan heran ketika hujan datang, air kehilangan tempat pulang,” ujarnya.
Dedi menilai pengelolaan wilayah di berbagai daerah mulai mengalami distorsi. Menurutnya, pembangunan sering kali mengabaikan karakter alam dan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa daerah seharusnya dibangun dengan memahami “energi lingkungan” dan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur.
“Yang terjadi sekarang, banyak orang menghuni sebuah daerah tetapi tidak memahami spirit leluhurnya, tidak memahami spirit lingkungannya,” katanya.
Menurut Dedi, pemimpin daerah harus mampu membaca karakter geografis wilayah sebelum menetapkan arah pembangunan. Keputusan tata ruang yang keliru bukan hanya berdampak pada generasi sekarang, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Dalam kuliah umum tersebut, Dedi juga mengungkap keprihatinannya terhadap perubahan bentang alam di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Ia mencontohkan kawasan Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Sumedang yang dahulu dikenal memiliki hamparan pepohonan dan kawasan hijau yang luas.
Kini, menurutnya, lanskap tersebut perlahan berubah seiring pesatnya pembangunan yang tidak selalu mempertimbangkan keseimbangan ekologis.
Perubahan itu, kata Dedi, menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga fungsi lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat.
Dedi menegaskan bahwa investasi tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, investasi tidak boleh mengorbankan kawasan resapan air, hutan lindung, maupun ruang terbuka hijau yang menjadi benteng alami menghadapi perubahan iklim.
Ia berharap para praja IPDN yang kelak menjadi kepala daerah, camat, maupun birokrat mampu menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sebab, menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari banyaknya gedung yang berdiri atau jalan yang dibangun, melainkan dari kemampuannya mewariskan lingkungan yang tetap lestari bagi generasi mendatang.
“Pemimpin yang baik bukan hanya membangun hari ini, tetapi memastikan anak cucunya masih memiliki alam yang layak untuk dihuni,” pesannya.
Kuliah umum tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus pembangunan, tata ruang bukan sekadar peta dan garis batas. Ia adalah penentu apakah sebuah daerah akan tumbuh secara berkelanjutan atau justru menghabiskan anggaran setiap tahun untuk memulihkan kerusakan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.***
