BANDUNG – Rencana proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kembali memicu polemik. Gelombang penolakan warga yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir kini mendapat perhatian langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan, pemerintah tidak akan gegabah mengambil keputusan terkait proyek geothermal di kawasan konservasi tersebut. Menurutnya, seluruh dampak lingkungan dan sosial harus dikaji secara akademik sebelum proyek dilanjutkan.
“Itu kita kaji. Saya nanti akan mencoba melihat secara mendalam. Bukan sudut pandang saya pribadi, tetapi harus sudut pandang akademik,” ujar KDM sapaan karib Dedi Mulyadi, sebagaimana dikutip Wawai News, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, kajian akademik penting dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai dampak proyek panas bumi terhadap lingkungan, sumber air, hingga kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Gede-Pangrango.
“Apa problem yang akan terjadi, itu harus dikaji secara ilmiah,” katanya.
Penolakan terhadap wacana proyek geothermal di kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebenarnya sudah muncul sejak 2022.
Warga dari sejumlah desa di Kabupaten Cianjur memasang spanduk penolakan di jalur pendakian hingga permukiman warga. Mereka khawatir aktivitas pengeboran panas bumi akan merusak ekosistem pegunungan dan mengancam sumber mata air.
Aliansi Masyarakat Gunung Gede Pangrango bahkan memasang sejumlah spanduk bernada keras seperti sebagaimana dokumen media ini yakni:
“Geothermal Membunuh Masa Depan Anak-Anak di Bawah Kaki Gunung Gede.”
“Tolak Eksploitasi Geothermal di Kawasan Konservasi TNGGP.”
Warga menilai proyek tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Salah satu warga, Yusuf, mengatakan masyarakat tetap menolak proyek geothermal meski sosialisasi sudah dilakukan sejak lama.
“Tetap kami tolak,” tegas Yusuf.
Penolakan juga datang dari warga Desa Cipendawa, Desa Cibodas, hingga Pasir Sorangge. Mereka mengaku khawatir proyek panas bumi akan menyebabkan kerusakan sumber air dan lahan pertanian.
Warga lainnya, Euis, bahkan membandingkan kondisi itu dengan kawasan Dieng.
“Kalau geothermal dibangun akan seperti di Dieng. Sumur warga bisa kering dan airnya menghitam,” ujarnya.
Kekhawatiran itu muncul karena sebagian besar warga di kaki Gunung Gede-Pangrango menggantungkan hidup dari pertanian dan sumber mata air pegunungan.
Di sisi lain, proyek geothermal merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong energi baru terbarukan sebagai pengganti energi fosil.
Proyek panas bumi di kawasan Gunung Gede-Pangrango disebut ditargetkan mampu menghasilkan listrik hingga 8 Mega Watt Electric (MWe) untuk menopang kebutuhan listrik Jawa dan Bali.
Namun, lokasi proyek yang berada di kawasan konservasi membuat rencana tersebut menuai kontroversi.
Polemik ini memperlihatkan benturan antara kebutuhan energi nasional dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Di media sosial, isu geothermal Gunung Gede-Pangrango juga ramai diperbincangkan warganet. Sebagian mendukung energi bersih, namun tak sedikit yang meminta pemerintah berhati-hati.
“Jangan sampai demi listrik, sumber air malah hilang. Nanti yang panas bukan cuma bumi, tapi kepala warga juga,” tulis salah satu komentar netizen.
Sikap hati-hati Dedi Mulyadi dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan sepihak di tengah kuatnya penolakan warga.
Apalagi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Pulau Jawa sekaligus sumber air bagi ribuan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Jika kajian akademik nantinya menemukan risiko besar terhadap lingkungan dan kehidupan warga, proyek geothermal ini diprediksi bakal menghadapi jalan panjang sebelum benar-benar terealisasi.***
