JAKARTA – Ambisi membangun transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau kembali berhadapan dengan persoalan klasik: anggaran yang tak cukup. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima baru mampu menutup sekitar 42 persen dari total kebutuhan.
Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp10,22 triliun, pemerintah baru mengalokasikan Rp4,31 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan dana mencapai Rp5,91 triliun, angka yang dinilai dapat memengaruhi sejumlah program prioritas, mulai dari peningkatan keselamatan jalan hingga layanan angkutan perintis.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan keterbatasan anggaran memaksa pemerintah menyusun kembali berbagai program berdasarkan tingkat prioritas.
“Nilai pagu kebutuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2027 sebesar Rp10,22 triliun. Sementara pagu indikatif yang kami terima sebesar Rp4,31 triliun atau 42,18 persen dari kebutuhan sehingga masih terdapat gap anggaran sebesar Rp5,91 triliun,” ujar Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (13/7/2026).
Namun persoalan yang dihadapi bukan sekadar nominal anggaran yang menyusut.
Menurut Aan, komposisi sumber pembiayaan tahun depan juga berubah cukup signifikan. Porsi rupiah murni mengalami penurunan sekitar Rp1 triliun, sementara pembiayaan melalui pinjaman luar negeri justru meningkat. Konsekuensinya, ruang gerak pemerintah dalam menggunakan anggaran menjadi semakin sempit karena harus menyesuaikan ketentuan penggunaan dana pinjaman.
“Komposisi pagu indikatif 2027 berbeda cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Rupiah murni turun sekitar Rp1 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri meningkat. Jadi kami tidak hanya menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi juga keterbatasan ruang fiskal berdasarkan sumber dananya,” katanya.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Kemenhub memastikan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas. Di antaranya peningkatan keselamatan lalu lintas, layanan angkutan perintis di daerah terpencil, pengembangan transportasi massal, serta berbagai program pelayanan publik lainnya.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Kemenhub telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,702 triliun kepada Kementerian Keuangan. Dana itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib (mandatory spending) sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kami berharap dukungan tambahan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan kualitas layanan transportasi dapat terus ditingkatkan,” kata Aan.
Kebutuhan pembangunan sektor transportasi terus meningkat seiring pertumbuhan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah masih menghadapi tekanan akibat berbagai kebutuhan belanja negara yang juga terus bertambah.
Situasi ini membuat kementerian harus semakin selektif menentukan prioritas. Program yang dianggap mendesak akan didahulukan, sementara sebagian lainnya berpotensi ditunda hingga dukungan anggaran tersedia.
Ironisnya, masyarakat menuntut jalan yang lebih aman, angkutan yang lebih nyaman, dan konektivitas yang lebih merata. Namun di balik target-target itu, pemerintah masih harus memastikan “isi dompet” negara cukup tebal untuk membiayainya. Sebab, sebaik apa pun rencana pembangunan, ia tetap membutuhkan satu bahan bakar yang tidak bisa digantikan: anggaran.***
