Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) digadang-gadang sebagai salah satu mesin baru penggerak ekonomi desa. Gagasannya mulia: desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.
Namun sejarah mengajarkan satu hal sederhana: niat baik tanpa tata kelola yang baik sering kali berakhir menjadi berita pemeriksaan, bukan berita keberhasilan.
Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan koperasi. Yang lahir ribuan, yang aktif jauh lebih sedikit. Sebagian hidup hanya ketika ada bantuan pemerintah. Setelah itu, pengurus menghilang lebih cepat daripada laporan pertanggungjawaban.
Karena itu, jika pemerintah serius menjadikan KDMP sebagai fondasi ekonomi desa, yang dibutuhkan bukan hanya semangat gotong royong, tetapi juga sistem pengawasan modern.
Di sinilah gagasan Centralized Financial Reporting System (CFRS) menjadi sangat relevan.
Masih ada yang alergi ketika mendengar kata “terpusat”. Seolah-olah pemerintah ingin mengendalikan seluruh koperasi dari Jakarta.
Padahal bukan itu maksudnya.
Yang diusulkan bukan sentralisasi usaha, melainkan standardisasi pelaporan.
Pengurus tetap mengelola usaha.
Rapat anggota tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.
Keputusan bisnis tetap diambil di desa.
Tetapi laporan keuangan menggunakan standar nasional sehingga dapat dipantau secara real time.
Analogi sederhananya seperti perbankan.
Setiap kantor cabang memiliki kebebasan melayani nasabah, tetapi seluruh transaksi tetap masuk ke sistem pusat. Tidak ada bank modern yang membiarkan setiap cabang membuat aplikasi keuangannya sendiri.
Kalau bank saja demikian, mengapa koperasi nasional justru ingin berjalan dengan ribuan format Excel yang berbeda-beda?
Penyakit klasik koperasi di Indonesia sebenarnya bukan kurang modal.
Yang lebih sering terjadi adalah:
- laporan terlambat;
- pembukuan tidak seragam;
- transaksi sulit ditelusuri;
- aset tidak jelas;
- piutang menumpuk;
- dan pengawasan baru dilakukan setelah masalah membesar.
Ibarat dokter, pemeriksaan dilakukan ketika pasien sudah masuk ICU.
Padahal teknologi memungkinkan gejala penyakit diketahui jauh sebelum kondisi kritis.
Melalui CFRS, setiap KDMP dapat dipantau menggunakan indikator kesehatan yang sederhana:
- Sangat Sehat
- Sehat
- Perlu Perhatian
- Tidak Sehat
- Kritis
Bahasa ini jauh lebih mudah dipahami dibandingkan angka skor 82,6 atau indeks 71,3 yang sering kali hanya dimengerti auditor.
Bayangkan pemerintah memiliki dashboard nasional.
Setiap pagi, Menteri Koperasi cukup membuka layar.
Dalam hitungan detik terlihat:
- berapa KDMP yang tumbuh sehat;
- berapa yang omzetnya meningkat;
- mana yang mulai rugi;
- mana yang kasnya negatif;
- mana yang transaksi keuangannya tidak wajar.
Sistem kemudian memberikan early warning system.
Karena masalah keuangan jauh lebih murah dicegah daripada diselamatkan.
Kalau kebakaran sudah membesar, yang datang bukan lagi pendamping koperasi, melainkan aparat penegak hukum.
Transparansi Tidak Berarti Membuka Semua Rahasia
Ada yang khawatir sistem nasional akan membuka seluruh data anggota.
Justru sebaliknya.
Yang perlu dibuka kepada publik hanyalah indikator kesehatan koperasi.
Misalnya masyarakat cukup mengetahui:
KDMP Desa Sukamaju : Sehat
atau
KDMP Desa Makmur : Perlu Pendampingan
Tidak perlu mengetahui siapa meminjam uang, berapa pinjamannya, atau rekening siapa yang digunakan.
Transparansi bukan berarti membuka semua isi lemari.
Yang dibutuhkan publik adalah mengetahui apakah rumah itu masih berdiri kokoh atau mulai miring.
