BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta pendidikan. Ia juga menyoroti besarnya anggaran daerah yang harus lebih optimal dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2025–2030 di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
KDM meminta Asep segera menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja lebih efektif, terutama dalam memperbaiki kondisi jalan, fasilitas sekolah, puskesmas, dan rumah sakit.
“Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik, dan rumah sakitnya,” ujar KDM.
Dalam sektor kesehatan, KDM mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat pelayanan hingga ke tingkat rumah tangga. Salah satu gagasannya ialah menempatkan dokter kontrak di setiap desa dan kawasan perumahan untuk memberikan layanan kesehatan langsung kepada warga.
Menurutnya, masyarakat kurang mampu harus memperoleh akses pengobatan yang layak, termasuk melalui kunjungan dokter ke rumah pasien.
“Ke depan sudah selayaknya ada dokter keluarga. Tugasnya setiap hari menyambangi warga yang sakit. Orang miskin harus merasakan pengobatan seperti orang kaya yang punya dokter pribadi,” katanya.
Di sektor pendidikan, KDM menilai akses pendidikan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah memikirkan skema pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi warga asli Bekasi.
“Tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
KDM juga menyoroti pengelolaan anggaran Kabupaten Bekasi yang dinilainya memiliki kemampuan fiskal besar. Ia menyebut kas daerah masih tersisa sekitar Rp1 triliun, sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp1,8 triliun.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Uang dari masyarakat ditagih, harus cepat kembali ke rakyat. Jangan disimpan. Belanjakan untuk jalan yang bagus, sekolah yang bagus, dan puskesmas terbaik,” ujarnya.
Selain infrastruktur dan layanan dasar, KDM meminta Pemkab Bekasi membenahi kebersihan serta penataan wilayah. Ia menyoroti kondisi sungai yang masih dipenuhi sampah, rumput liar, serta fasilitas umum di pasar yang belum tertata dengan baik.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, camat dan kepala desa diminta memiliki target kinerja yang jelas dalam menjaga kebersihan dan menata wilayah. KDM juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya.
“Kalau wilayahnya tidak bersih, evaluasi tunjangannya. Kalau Kadis tidak bisa bekerja, buat pakta integritas,” katanya.
KDM turut mengingatkan agar pelaksanaan proyek pemerintah dilakukan secara profesional dan transparan. Proses lelang harus terbuka, tanpa intervensi kepala daerah dalam menentukan pemenang.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka, yang menangnya adalah profesional. Bupati tidak boleh mendikte siapa yang akan menang,” tegasnya.
Ia juga meminta Asep mengubah pola kerja birokrasi dengan lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
“Bupati jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, bupati trotoar, bupati sawah, bupati pabrik. Masuk ke gang-gang, cek pelayanan kelurahan,” ujarnya.
KDM berharap kepemimpinan Asep mampu mempercepat pembangunan, membenahi tata kelola pemerintahan, serta memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, kepala OPD, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. ***
