BINTAN — Jabatan kepala desa semestinya menjadi panggung pengabdian kepada masyarakat, bukan panggung drama kehidupan pribadi yang akhirnya membuat satu desa ikut gaduh. Itulah situasi yang kini membayangi Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).
Kepala Desa Toapaya berinisial AT menjadi sorotan setelah kabar pernikahan siri yang disebut telah berlangsung sekitar empat tahun lalu mencuat ke tengah masyarakat. Ironisnya, saat peristiwa tersebut terjadi, AT masih menjabat sebagai kepala dusun. Kini, setelah menduduki kursi kepala desa, persoalan lama itu justru menjadi bola panas yang mengancam kepercayaan warga.
Informasi yang beredar menyebutkan, pernikahan siri tersebut berlangsung tanpa persetujuan istri pertama. Dari hubungan tersebut, AT disebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diperkirakan berusia sekitar empat tahun.
Kabar yang selama ini tidak banyak diketahui masyarakat itu kini memicu kekecewaan. Sejumlah warga mempertanyakan integritas pemimpin yang sebelumnya mereka kenal ramah, sopan, humoris, dan dinilai mampu membawa kemajuan bagi desa.
“Saya terkejut dan tidak terpikirkan lagi ternyata selama ini kepala desa yang kami pilih dan kami banggakan untuk kemajuan Desa Toapaya kini menjadi bahan gosipan di desa ini, Bang. Padahal kepala desa Toapaya ini begitu baik, sopan, ramah dan humoris. Ternyata di balik itu semua tersimpan sifat-sifat yang membuat kami kecewa,” ujar seorang warga, sebagaimana dilansir Wawai News, pada Jumat (30/10/2026).
Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan semata-mata urusan rumah tangga kepala desa. Mereka menilai seorang pejabat publik tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika persoalan pribadinya mulai menimbulkan kegaduhan di lingkungan pemerintahan desa.
Sindiran pun mulai bermunculan di tengah masyarakat. Sebab, dalam kehidupan, hubungan suami istri mungkin bisa mengalami perubahan, tetapi anak tetaplah anak. Persoalannya, ketika urusan pribadi seorang pemimpin menjadi konsumsi publik, warga ikut terseret dalam drama yang sebenarnya bukan mereka yang memulai.
Warga Siapkan Aksi, BPD Diminta Turun Tangan
Kekecewaan warga dikabarkan mulai mengarah pada tuntutan agar AT memberikan penjelasan secara terbuka. Bahkan, sejumlah warga berencana menggelar aksi damai di kantor desa dan mendesak kepala desa tersebut mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya.
Sebelum tuntutan itu berkembang lebih jauh, masyarakat disebut akan menyampaikan persoalan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme musyawarah.
Langkah tersebut ditempuh agar informasi yang berkembang tidak berhenti sebagai kabar dari mulut ke mulut. Warga menginginkan adanya klarifikasi langsung dari AT, sekaligus penjelasan mengenai persoalan yang selama ini menjadi pembicaraan masyarakat.
“Kami meminta kepala desa memberikan klarifikasi kepada warga Desa Toapaya terkait indikasi terjadinya dugaan tersebut. Kami tidak berani menyimpulkan, kami juga tidak mengetahui secara pasti dan tidak memiliki keterangan langsung dari Pak Kades,” imbuh warga.
Dalam proses penyelesaian, warga berharap BPD dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan kepala desa. Apabila diperlukan, persoalan tersebut juga diminta diteruskan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Warga menegaskan, musyawarah diperlukan untuk memperoleh fakta yang sebenarnya, bukan sekadar mencari siapa yang paling keras berbicara atau paling cepat menyebarkan informasi.
Di tengah desakan tersebut, AT disebut belum menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan warga. Namun, sikap dan penjelasan resmi kepala desa masih diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi penghakiman sepihak.
Kegaduhan di Toapaya memperlihatkan bagaimana persoalan pribadi pejabat dapat berdampak pada kepercayaan publik ketika menyentuh integritas kepemimpinan.
Warga tentu berhak meminta penjelasan atas informasi yang berkembang. Namun, tuntutan pengunduran diri maupun penilaian terhadap jabatan kepala desa tetap harus ditempuh melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai pernikahan siri tersebut masih membutuhkan klarifikasi langsung dari AT, termasuk mengenai kronologi, status perkawinan, serta tanggapannya terhadap desakan warga.***
