KOTA BEKASI – Pergantian wajah di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi tampak jelas secara visual. Namun secara organisasi, yang terlihat justru kebalikannya sunyi, kosong, dan nyaris tanpa denyut aktivitas politik.
Di kantor DPC PPP di Jalan Chairil Anwar, Selasa (21/4/2026), atribut lama bergambar H. Sholihin alias Gus Shol telah diturunkan. Sebagai gantinya, banner besar menampilkan wajah baru, Nawal Husni sebagai Plt Ketua, berdampingan dengan Bambang Supriyadi.
Secara kasat mata, ini adalah regenerasi. Tapi di lapangan, suasananya lebih mirip pergantian spanduk tanpa pergantian energi. Kantor tampak “mati suri” pintu tertutup, kader menghilang, dan aktivitas politik nyaris nihil.
Sepinya kantor bukan tanpa sebab. Sebanyak 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Bekasi sebelumnya telah resmi memilih menarik diri dari aktivitas partai.
Langkah ini merupakan bentuk protes atas pencopotan Gus Shol yang dinilai sepihak dan melanggar mekanisme AD/ART.
Jika biasanya kantor partai dipenuhi diskusi dan konsolidasi, kini yang tersisa hanya gema polemik dan kursi kosong.
Penunjukan Nawal Husni sebagai Plt Ketua menjadi titik api konflik.
Gus Shol kepada sejumlah awak media sebelumnya mengaku tidak pernah dipanggil atau dimintai klarifikasi sebelum pencopotan.
“Saya tidak pernah dimintai keterangan. Tiba-tiba ada SK penunjukan Plt,” ujarnya pada 12 April lalu.
Masalah tak berhenti di situ. Surat keputusan yang menjadi dasar penunjukan disebut tidak ditandatangani Sekretaris Jenderal, melainkan hanya oleh Wakil Sekjen.
Sementara pada tingkat lebih tinggi, hubungan antara DPW dan DPP dikabarkan memanas, terutama terkait pola “bongkar-pasang” kepengurusan menjelang agenda politik 2029.
Jika benar, maka Bekasi hanyalah satu bab dari cerita panjang konflik internal PPP sebuah partai yang sedang berusaha menata ulang arah, tapi tersandung pada cara.
Menariknya, H. Sholihin tidak menolak pergantian jabatan. Ia hanya menyoroti prosedur.
“Saya tidak mempermasalahkan posisi. Tapi kalau ada evaluasi, seharusnya sesuai aturan,” tegasnya.
Sikap ini justru memperkuat narasi bahwa masalah utama bukan pada siapa yang diganti, tetapi bagaimana cara menggantinya.
Secara administratif, PPP Bekasi kini memiliki kepengurusan baru. Tapi secara organisasi, tanda-tanda “lumpuh” mulai terlihat.***
