JAKARTA – Di saat investor global ramai-ramai menekan tombol sell untuk aset Indonesia, pemerintah justru tengah mengkaji perubahan besar dalam tata kelola sektor pertambangan. Ibarat rumah yang atapnya bocor saat hujan deras, penghuni masih sibuk merombak desain ruang tamu.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa wacana penerapan skema bagi hasil ala migas ke sektor pertambangan masih berada di meja kajian. Pemerintah berdalih langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, kepastian berusaha, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan seluruh opsi masih dibahas secara internal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, hingga kontribusinya terhadap pendapatan negara.
“Masih dalam pembahasan. Ini berdasarkan kajian teknis, ekonomis dan juga mempertimbangkan pendapatan negara,” kata Yuliot di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pemerintah menilai perubahan skema tersebut dapat mempercepat pengamanan sumber daya alam nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih stabil. Namun ironisnya, saat narasi “kepastian usaha” digaungkan, pasar justru sedang menunjukkan gejala sebaliknya.
Di pasar keuangan, sentimen terhadap Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Laporan Bloomberg yang dikutip berbagai pelaku pasar menunjukkan Indonesia kini menjadi salah satu tujuan utama aksi jual investor global. Bahkan muncul istilah yang cukup menyakitkan bagi telinga pembuat kebijakan: “Sell Indonesia.”
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut telah mengalami penurunan paling tajam dibandingkan lebih dari 90 indeks saham utama dunia yang dipantau. Dalam lima bulan terakhir, pasar saham Indonesia kehilangan lebih dari sepertiga nilainya, sementara rupiah terus tertekan hingga menyentuh level terlemah sepanjang sejarah.
Jika dulu investor asing berlomba masuk karena Indonesia dianggap “bintang pasar berkembang”, kini sebagian justru berlomba mencari pintu keluar sebelum keramaian semakin padat.
George Boubouras dari K2 Asset Management bahkan menyebut tren utama di Asia saat ini adalah menjual aset Indonesia. Pernyataan itu tentu bukan pujian, melainkan alarm yang cukup keras bagi pengambil kebijakan.
Rupiah Makin Kurus, Investor Makin Kabur
Tekanan paling nyata terlihat pada nilai tukar rupiah.
Sejak pemerintahan baru berjalan, mata uang Garuda terus kehilangan tenaga. Rupiah telah melemah signifikan terhadap dolar AS, bahkan sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Pasar obligasi juga ikut merasakan dampaknya. Investor asing tercatat melepas kepemilikan obligasi pemerintah dalam jumlah besar. Modal yang selama bertahun-tahun menjadi sumber pembiayaan pembangunan perlahan memilih hengkang ke tempat yang dianggap lebih nyaman dan lebih mudah diprediksi.
Bagi investor global, persoalannya bukan semata angka pertumbuhan ekonomi atau cadangan komoditas yang melimpah. Yang menjadi perhatian adalah kepastian arah kebijakan.
Dalam bahasa pasar yang lebih sederhana: investor bisa menerima risiko, tetapi sulit menerima kejutan yang datang terlalu sering.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tengah mengevaluasi kemungkinan penerapan skema bagi hasil pertambangan, termasuk isu pembagian 70:30 yang ramai diperbincangkan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah salah satu opsi yang sedang dievaluasi.
Menurutnya, pemerintah sedang mengkaji apakah penerimaan negara dari sektor pertambangan saat ini sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 atau belum.
Namun pasar tampaknya tidak hanya menunggu rumusan angka bagi hasil. Investor juga menunggu sesuatu yang lebih mendasar: kepastian regulasi, konsistensi kebijakan fiskal, independensi otoritas moneter, serta transparansi berbagai program strategis pemerintah.
Karena bagi pelaku pasar, perubahan aturan memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan aturan itu tidak berubah lagi sebelum tinta tanda tangannya benar-benar kering.
Meski tekanan pasar meningkat, bukan berarti Indonesia kehilangan seluruh daya tariknya.
Ekonomi nasional masih tumbuh di atas 5 persen. Rasio utang pemerintah relatif lebih rendah dibanding banyak negara berkembang lainnya. Indonesia juga tetap menjadi pemain penting dalam rantai pasok global sebagai produsen nikel terbesar dunia.
Populasi besar dan bonus demografi masih menjadi magnet jangka panjang yang sulit diabaikan.
Namun pasar keuangan memiliki sifat yang sederhana sekaligus kejam: potensi masa depan memang menarik, tetapi uang akan bergerak ke tempat yang memberikan kepastian hari ini.
Karena itu, ketika pemerintah sibuk merancang formula baru pembagian hasil tambang, investor global justru sedang menunggu jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia masih menjadi tempat yang nyaman untuk menanam modal, atau sudah berubah menjadi arena eksperimen kebijakan yang terlalu sulit ditebak?
Untuk sementara, pasar tampaknya sudah memberikan jawabannya melalui satu kalimat yang kini semakin sering terdengar di ruang perdagangan internasional:
“Sell Indonesia.”***
