KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan langkah cepat dan terukur pasca tragedi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Hal ini disampaikan saat menghadiri doa bersama untuk para korban, yang menjadi momen refleksi sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kejadian serupa, Senin (4/5) malam.
Dalam pernyataannya, Tri menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi memastikan seluruh korban mendapatkan haknya secara penuh baik korban meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan.
“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan haknya, mulai dari santunan bagi ahli waris hingga penanganan maksimal bagi korban luka,” tegas Tri.
Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.
Tri juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari Presiden RI, jajaran menteri, hingga Gubernur Jawa Barat, yang turut memberikan perhatian dan bantuan kepada korban.
Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat penanganan sekaligus memperkuat solidaritas kemanusiaan di tengah musibah.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Bekasi langsung memperketat penjagaan di sejumlah perlintasan sebidang, khususnya di wilayah Bulak Kapal dan Ampera. Penjagaan dilakukan secara intensif oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP guna meminimalisir risiko kecelakaan.
Tri menegaskan bahwa sistem pengamanan perlintasan tidak bisa lagi bergantung pada metode manual. Ke depan, Pemkot Bekasi akan mendorong penggunaan sistem elektrikal yang lebih modern dan akurat.
Selain itu, peningkatan kapasitas petugas juga menjadi fokus utama.
“Penjagaan pintu kereta tidak bisa sembarangan, harus ada kompetensinya. Kami akan kirim petugas untuk pelatihan agar penjagaan lebih profesional,” ujarnya.
Sebanyak 22 personel diusulkan mengikuti pelatihan, dengan tahap awal sebanyak 16 orang untuk meningkatkan standar keselamatan di lapangan.
Pemkot Bekasi juga mengambil langkah tegas dengan rencana penutupan perlintasan kereta ilegal, termasuk di wilayah Kranji, yang dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat.
“Lebih baik memutar sedikit daripada mempertaruhkan nyawa. Keselamatan harus jadi prioritas utama,” tegas Tri.
Untuk solusi jangka panjang, pembangunan Flyover Bulak Kapal menjadi prioritas strategis. Saat ini, rencana tersebut tengah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk proses pembebasan lahan dengan nilai sekitar Rp116 miliar yang ditargetkan rampung pada akhir Mei.
Tri Adhianto menegaskan bahwa tragedi ini menjadi titik balik untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi di Kota Bekasi.
“Ini ikhtiar bersama. Kita ingin ke depan tidak ada lagi kejadian serupa,” pungkasnya.
Melalui langkah cepat, pengetatan pengamanan, hingga rencana pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Bekasi mengirim pesan tegas yakni keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, tanpa kompromi.***
