KOTA BEKASI – Polemik penjualan seragam sekolah yang kembali mencuat pada awal tahun ajaran baru menuai beragam tanggapan. Menyusul adanya keluhan sebagian wali murid terkait harga paket seragam di salah satu SMP Negeri di Kota Bekasi, Ahmad Juaini menegaskan bahwa pembelian seragam melalui koperasi sekolah bukan merupakan sebuah kewajiban.
Menurutnya, orang tua atau wali murid tetap memiliki kebebasan untuk membeli seragam di luar sekolah apabila merasa harga yang ditawarkan koperasi tidak sesuai dengan kemampuan maupun kebutuhannya.
“Tidak ada pemaksaan. Orang tua bebas membeli seragam di koperasi sekolah atau di luar. Kalau ingin membeli di luar, silakan. Tidak ada aturan yang mewajibkan harus membeli di koperasi,” ujar Ahmad Juaini saat dimintai tanggapan, Jumat (24/7).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pemberitaan mengenai keluhan sejumlah wali murid di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan. Dalam pemberitaan itu disebutkan harga paket seragam sekolah mencapai sekitar Rp1.350.000, yang disebut hanya tersedia melalui koperasi sekolah sehingga memunculkan dugaan praktik monopoli.
Namun demikian, Ahmad Juaini menilai keberadaan koperasi sekolah justru bertujuan memberikan kemudahan bagi orang tua, terutama yang memiliki keterbatasan waktu untuk mencari perlengkapan sekolah secara mandiri.
Menurutnya, tidak sedikit orang tua yang bekerja sejak pagi hingga malam sehingga memilih membeli seluruh kebutuhan seragam di koperasi karena lebih praktis dan ukuran maupun modelnya sudah disesuaikan dengan ketentuan sekolah.
“Banyak orang tua yang justru merasa terbantu. Daripada harus mencari satu per satu ke luar sekolah, mereka tinggal membeli di koperasi. Selisih harga juga tidak jauh berbeda dengan harga di pasaran,” katanya.
Ia juga menilai perbedaan model, warna maupun kualitas kain yang dibeli secara terpisah di luar sekolah berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penampilan siswa.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berdampak pada psikologis anak apabila terdapat perbedaan mencolok dengan teman-temannya di lingkungan sekolah.
“Kalau beli sendiri-sendiri kadang hasilnya berbeda. Bisa saja warna atau modelnya tidak sama. Ini juga perlu dipikirkan karena bisa membuat anak minder,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad Juaini menegaskan bahwa persoalan harga seragam sebaiknya dilihat secara objektif. Menurutnya, harga perlengkapan sekolah di berbagai sekolah pada umumnya relatif sama karena mengikuti harga bahan baku dan biaya produksi yang berlaku di pasaran.
Ia juga menepis anggapan bahwa persoalan tersebut berkaitan langsung dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi.
“Kalau memang merasa keberatan, orang tua bisa membeli di luar. Saya yakin tidak ada intimidasi ataupun pemaksaan. Tidak mungkin semua orang memiliki pendapat yang sama. Kalau dari ratusan wali murid hanya beberapa yang keberatan, itu hal yang wajar,” jelasnya.
Di sisi lain, Ahmad Juaini menyebut pemerintah sebenarnya tengah membahas berbagai skema bantuan pendidikan, termasuk rencana program bantuan seragam sekolah gratis. Namun hingga kini kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan bersama DPRD sehingga belum dapat diterapkan.
Ia berharap polemik mengenai seragam sekolah tidak terus berkembang menjadi perdebatan yang berlarut-larut. Menurutnya, perhatian seluruh pihak sebaiknya lebih difokuskan pada upaya mendukung proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.
“Mari kita dukung pendidikan anak-anak. Pemerintah dan Dinas Pendidikan sudah melakukan banyak perbaikan. Semoga ke depan pelayanan pendidikan semakin baik dan masyarakat juga mendapatkan solusi terbaik terkait kebutuhan perlengkapan sekolah,” pungkasnya.***
