JAKARTA — Nilai tukar Rupiah yang terus melemah hingga menyentuh level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat memicu gelombang kritik terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Tekanan datang bukan hanya dari pasar dan publik, tetapi juga dari anggota DPR RI yang secara terbuka meminta Perry mundur dari jabatannya.
Sorotan tajam itu mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia pada Senin (18/5/2026). Di forum resmi tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio secara blak-blakan meminta Perry mengambil langkah “gentleman” dengan melepaskan jabatan sebagai Gubernur BI.
“Pak Perry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri,” kata Primus dalam rapat.
Pernyataan itu muncul di tengah kegelisahan publik terhadap kurs Rupiah yang terus melemah dan belum menunjukkan tanda-tanda penguatan signifikan. Bahkan, kondisi tersebut mulai menjadi bahan satire di ruang publik.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino turut menyoroti fenomena itu. Ia menyebut angka kurs Rupiah kini bukan hanya indikator ekonomi, tetapi sudah berubah menjadi bahan lelucon pahit masyarakat.
“Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 maka Indonesia merdeka katanya, 17-8-45,” ujar Harris.
Sindiran itu menggambarkan keresahan masyarakat terhadap kondisi Rupiah yang makin tertekan. Di media sosial, angka kurs bahkan mulai dipelesetkan menjadi “kode sejarah kemerdekaan”, sebuah humor getir yang lahir ketika daya beli masyarakat mulai ikut terseret.
Di tengah tekanan tersebut, Perry Warjiyo memilih irit bicara usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Rapat yang berlangsung lebih dari dua jam itu dihadiri sejumlah menteri ekonomi Kabinet Merah Putih dan membahas situasi nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.
Namun ketika dicegat wartawan dan ditanya soal kondisi Rupiah, Perry hanya memberikan jawaban singkat.
“Yakin stabil,” tegasnya.
Jawaban singkat itu justru memantik beragam reaksi. Sebab di saat masyarakat melihat harga barang impor, biaya logistik, hingga tekanan ekonomi makin terasa, optimisme BI dianggap belum cukup menjawab kegelisahan publik.
Di sisi lain, sorotan terhadap Perry Warjiyo juga merembet ke laporan harta kekayaannya yang terus meningkat selama menjabat di Bank Indonesia.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Perry tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp7 miliar saat masih menjabat Deputi Gubernur BI.
Kini, setelah menjadi Gubernur BI, total hartanya melonjak menjadi Rp72,6 miliar per laporan terakhir yang disampaikan pada 25 Maret 2025.
Sebagian besar kekayaan Perry berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp52,3 miliar yang tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, Sleman, Sukoharjo hingga Karawang.
Salah satu aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan seluas 700 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai mencapai Rp24 miliar.
Selain properti, Perry juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp10,7 miliar, kas dan setara kas Rp4,1 miliar, serta kendaraan mewah Mercedes Benz S450 tahun 2023 senilai Rp2,4 miliar.
Tak adanya catatan utang dalam laporan tersebut ikut menjadi perhatian publik di tengah situasi ekonomi yang sedang penuh tekanan.
Kondisi ini memunculkan ironi yang ramai dibahas masyarakat: ketika Rupiah megap-megap menghadapi dolar AS, grafik kekayaan pejabat justru terlihat tetap sehat dan stabil.
Meski demikian, tekanan terhadap Rupiah sebenarnya tidak berdiri sendiri. Penguatan dolar AS secara global, ketidakpastian geopolitik, arus modal asing keluar dari pasar negara berkembang, hingga tekanan perdagangan internasional turut memengaruhi mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.
Namun publik tetap menaruh harapan besar kepada Bank Indonesia sebagai garda terdepan stabilitas moneter nasional.
Apalagi, pelemahan Rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan valuta asing. Dampaknya langsung terasa pada harga kebutuhan impor, industri manufaktur, ongkos logistik, hingga potensi kenaikan harga barang konsumsi masyarakat.
Di tengah tekanan itu, masyarakat kini menunggu langkah konkret Bank Indonesia: apakah cukup dengan kalimat “yakin stabil”, atau perlu jurus baru agar Rupiah tidak terus dijadikan bahan candaan nasional.***
