SUMEDANG — Setelah “bertamasya” keliling sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam rangka Kirab Milangkala Tatar Sunda, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake akhirnya kembali pulang ke rumahnya di Museum Prabu Geusan Ulun, Kabupaten Sumedang, pada Senin (18/5/2026).
Kepulangan mahkota pusaka peninggalan Kerajaan Sunda abad ke-14 itu disambut melalui prosesi adat yang khidmat. Namun di balik seremoni budaya tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru melontarkan kritik tajam soal wajah kota, lingkungan semrawut, hingga kawasan keraton yang dinilai kalah pamor oleh bangunan modern “asal tumbuh”.
Mahkota Binokasih bukan sekadar benda pusaka. Dalam sejarah Tatar Sunda, mahkota ini menjadi simbol legitimasi kekuasaan raja-raja Sunda dan dianggap memiliki nilai spiritual serta historis tinggi. Karena itu, kirab budaya yang membawa pusaka tersebut keliling Jawa Barat bukan hanya parade seremonial, melainkan upaya menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat Sunda terhadap akar budayanya.
Dan hasilnya, menurut Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM, bukan cuma soal romantisme sejarah.
“Coba lihat hotel-hotel penuh, orang yang berkunjung ke Jawa Barat makin meningkat, dan beberapa daerah mulai nampak bersih,” ujar KDM di Gedung Negara Sumedang.
Kirab budaya itu memang berhasil menyedot perhatian publik. Ribuan warga memadati jalur kirab di berbagai daerah demi melihat langsung Mahkota Binokasih yang selama ini lebih sering dikenal lewat cerita sejarah ketimbang tampil di ruang publik.
Efek ekonominya pun mulai terasa. Hotel penuh, UMKM bergerak, pedagang kecil kebagian berkah, hingga daerah yang biasanya sepi mendadak ramai seperti sedang kedatangan konser nasional — hanya saja kali ini yang jadi “bintang tamu” adalah pusaka kerajaan.
Namun KDM mengingatkan, budaya jangan hanya dijadikan alat mendatangkan wisatawan tanpa diiringi penataan kota dan lingkungan yang serius.
Ia secara khusus menyinggung kondisi kawasan keraton di Cirebon yang menurutnya makin terhimpit bangunan modern tanpa konsep yang selaras dengan nilai sejarah.
“Kedepan, seluruh bangunan yang ada di sekitar keraton itu harus selaras. Baru akan melahirkan gelombang publik untuk datang berkunjung,” katanya.
Sindiran itu terasa menohok. Sebab di banyak kota, bangunan bersejarah sering kalah mencolok dibanding ruko neon, kabel semrawut, baliho raksasa, hingga deretan bangunan baru yang tumbuh tanpa arah estetika.
Keraton yang semestinya menjadi pusat peradaban budaya justru kadang tampak seperti “penyewa lama” di tengah ekspansi beton modern.
KDM juga meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menjual jargon wisata sebelum membereskan persoalan mendasar seperti kebersihan, tata ruang, hingga kualitas lingkungan.
“Yang paling utama kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung. Satu saja, kita urus lembur kita, kota ditata. Sudah saja itu dulu, nanti setelah itu ada hikmah,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi kritik halus terhadap tren pembangunan daerah yang sering sibuk membuat slogan pariwisata, tetapi lupa membenahi wajah kotanya sendiri.
Sebab wisatawan, terutama generasi muda saat ini, tak hanya mencari lokasi berfoto. Mereka juga mencari pengalaman, atmosfer, dan identitas budaya yang autentik.
Kirab Mahkota Binokasih pun seolah menjadi pengingat bahwa budaya bukan sekadar tontonan tahunan atau kostum seremoni. Ia bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus alat introspeksi: apakah kota-kota di Jawa Barat masih punya ruh budaya, atau justru perlahan tenggelam di bawah tumpukan reklame dan bangunan instan.
Kini Mahkota Binokasih telah kembali tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun. Tetapi pesan yang ditinggalkannya tampaknya masih terus berjalan yakni merawat budaya tidak cukup dengan kirab dan seremoni, melainkan juga dengan menjaga wajah kota agar sejarah tidak kalah oleh spanduk diskon dan tembok tanpa karakter.
