JAKARTA – Pemerintah kembali melakukan penghematan besar-besaran pada program Badan Gizi Nasional melalui skema Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, anggaran dipangkas hingga Rp67 triliun dari total sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun untuk tahun 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dana yang dipangkas berasal dari cadangan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (19/5/2026).
Meski anggaran “disunat”, pemerintah memastikan program makan gratis tetap berjalan. Setidaknya, untuk saat ini yang dikorbankan bukan lauk anak sekolah, melainkan agenda-agenda yang selama ini dianggap terlalu gemuk di level birokrasi.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pemangkasan tidak menyentuh penerima manfaat maupun operasional dapur layanan gizi.
“Pemangkasan untuk pengadaan yang tidak berkait dengan jumlah penerima manfaat,” ujar Nanik, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan terbesar justru menyasar aktivitas operasional kantor pusat, mulai dari perjalanan dinas, acara di hotel, hingga berbagai pengadaan yang dinilai tidak mendesak.
“Selain pengadaan, yang dikurangi adalah perjalanan dinas, acara-acara di hotel. Pokoknya operasional hanya tinggal gaji karyawan saja,” katanya.
Kalimat itu seolah menjadi penanda era baru birokrasi: dari yang biasanya rapat sambil menginap, kini kemungkinan harus mulai akrab dengan rapat daring dan kopi sachet kantor.
Menurut Nanik, efisiensi ini bahkan sudah mulai diterapkan di internal BGN. Tidak ada lagi pengadaan baru untuk kantor pusat dan belanja yang dianggap tidak langsung menyentuh masyarakat kini direm total.
“Yang berkurang operasional di kantor pusat dan pengadaan-pengadaan,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah memastikan anggaran untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap aman. Dana bahan baku makanan, distribusi, hingga gaji petugas lapangan disebut tidak mengalami perubahan.
Artinya, yang tetap hangat adalah makanan untuk penerima manfaat, bukan lagi ruang seminar hotel berbintang.
Dalam paparannya, Purbaya menyebut realisasi anggaran MBG saat ini telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total kebutuhan. Efisiensi dilakukan atas arahan Presiden agar belanja negara lebih fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.
Langkah ini memunculkan banyak respons publik. Sebagian menilai penghematan tersebut masuk akal di tengah tekanan fiskal negara. Namun, tak sedikit pula yang menyindir bahwa selama ini anggaran negara memang terlalu sering “kenyang di rapat”, sementara rakyat baru kebagian sisanya.
Kini pemerintah menghadapi tantangan besar: memastikan program makan gratis tetap berkualitas meski anggaran dipangkas. Sebab publik tentu tak ingin program bergizi berubah nasib menjadi sekadar slogan bergizi politik.***
