YOGYAKARTA – Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak berubah menjadi arena ketegangan. Diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah berujung ricuh setelah mahasiswa melancarkan aksi protes keras sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Alih-alih menjadi ruang pertukaran gagasan yang tenang, forum yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko itu justru memantik gelombang kritik dari mahasiswa yang mengaku sudah berada di titik jenuh.
Dalam konferensi pers yang digelar pasca-insiden, Rabu (17/6/2026), mahasiswa UGM menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan bukan sekadar spontanitas atau emosi sesaat. Aksi tersebut merupakan ekspresi kolektif atas akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Juru Bicara Mahasiswa UGM, Gladwin, menegaskan bahwa mahasiswa tidak pernah anti-dialog. Namun, menurutnya, dialog hanya akan bermakna apabila pihak yang berdiskusi benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Masyarakat UGM tidak pernah anti-dialog dan tidak pernah anti-diskusi. Tapi kami berdiskusi ketika kami percaya bahwa orang yang berdiskusi itu berpihak kepada kami. Kalau tidak berpihak, bagaimana dialog itu bisa dijalankan?” tegas Gladwin.
Dalam maklumat yang dibacakan mahasiswa, pemerintah dituding gagal menjawab berbagai persoalan mendasar yang sedang dihadapi masyarakat.
Mahasiswa menyoroti sejumlah isu yang mereka anggap sebagai bukti kegagalan struktural pemerintah, mulai dari membengkaknya defisit APBN yang disebut mencapai Rp180,4 triliun per Mei 2026, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), proyek food estate di Papua yang dinilai bermasalah, hingga kenaikan harga Pertamax yang membebani masyarakat.
Bagi mahasiswa, daftar persoalan tersebut bukan lagi sekadar angka statistik atau bahan presentasi pejabat. Di lapangan, kebijakan itu dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus menghadapi biaya hidup yang terus meningkat.
Perwakilan mahasiswa lainnya, Mesa, menyebut ruang diskusi seharusnya tidak menjadi panggung yang dikendalikan penguasa. Menurutnya, demokrasi yang sehat justru lahir dari ruang yang setara dan bebas dari relasi kuasa.
Karena itu, ketika pejabat hadir di kampus, insting pertama mahasiswa bukan sekadar duduk mendengar paparan, melainkan membawa perdebatan ke ruang publik yang lebih terbuka.
“Insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lalu menanyakan keberpihakan mereka,” ujar Mesa.
Menurutnya, jawaban yang diberikan para pejabat dalam forum tersebut justru semakin menguatkan keyakinan mahasiswa bahwa pemerintah belum benar-benar mendengar suara rakyat.
Salah satu momen yang paling disorot terjadi ketika pejabat yang hadir menawarkan agar mahasiswa datang langsung ke Papua untuk melihat kondisi di lapangan.
Tawaran itu justru dibalas dengan tantangan yang lebih keras.
Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan Papua tidak cukup diselesaikan dengan mengundang satu atau dua orang mahasiswa untuk berkunjung. Mereka meminta pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik dan media.
Dengan nada satir, mahasiswa menyampaikan bahwa jika kondisi Papua memang baik-baik saja, maka semestinya tidak ada alasan untuk membatasi akses jurnalis maupun pengawasan publik.
Empat Tuntutan Mahasiswa UGM
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa UGM menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
- Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti kepada pihak yang dikriminalisasi.
- Menghentikan pembatasan terhadap aksi demonstrasi dan kebebasan berpendapat.
- Menarik militer dari ruang sipil serta mencabut UU TNI dan UU Polri yang dianggap bermasalah.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok kritis. ***
