CIREBON – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentar yang diduga bernada body shaming terhadap seorang peserta demonstrasi viral di media sosial.
Polemik bermula saat Nana diduga menuliskan komentar “Sudah, gembrot!” melalui akun Instagram pribadinya terhadap seorang ibu yang ikut dalam aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada 15 Juni 2026.
Komentar tersebut cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu gelombang kritik. Banyak warganet menilai ucapan itu tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik karena dianggap merendahkan fisik seseorang.
Dalam tangkapan layar yang beredar luas, akun milik Nana menuliskan kalimat, “Lagian siapa yang mau ngasih makan? Sudah, gembrot!” kepada peserta aksi tersebut.
Kecaman pun bermunculan. Sejumlah pihak menilai komentar itu bukan hanya tidak etis, tetapi juga mencerminkan sikap yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Nana Minta Maaf
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Ia mengaku menyesali komentar yang telah memicu kegaduhan dan menyinggung banyak pihak.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, dan seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial,” ujar Nana dalam keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, komentar tersebut tidak mencerminkan sikap yang semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik.
“Komentar tersebut tidak tepat, tidak mencerminkan sikap yang seharusnya saya tunjukkan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta ketersinggungan bagi banyak pihak,” katanya.
Klaim Akun Digunakan Tim Media
Namun, setelah menyampaikan permintaan maaf, Nana juga memberikan penjelasan terkait asal-usul komentar yang viral tersebut.
Ia menyebut akun Instagram pribadinya saat itu sedang digunakan oleh tim media digital yang membantu mengelola aktivitas media sosialnya.
Menurut Nana, komentar tersebut ditulis secara spontan oleh anggota tim yang sedang mengakses akun tersebut.
“Saat membuka Instagram, tim media saya yang menggunakan akun dan saat itu komentar tersebut ditulis secara spontan,” ujarnya.
Nana juga mengaku baru mengetahui besarnya reaksi publik setelah menerima banyak telepon pada malam hari.
Ia beralasan keterbatasan dalam menggunakan teknologi membuat dirinya tidak langsung memantau aktivitas akun media sosial yang dipersoalkan.
“Saya tahunya setelah malam banyak yang telepon. Karena saya gaptek, sementara tim media tinggal di Kota Cirebon. Jadi baru bisa melihat postingan dan komentar-komentarnya pada malam hari,” jelasnya.
Publik Pertanyakan Tanggung Jawab
Meski telah menyampaikan permintaan maaf, penjelasan Nana yang menyebut komentar tersebut ditulis oleh tim media justru memunculkan perdebatan baru.
Sebagian warganet mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab pemilik akun terhadap seluruh aktivitas yang muncul di media sosial pribadinya, terlebih ketika akun tersebut digunakan untuk komunikasi publik sebagai pejabat negara.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa penggunaan media sosial oleh pejabat publik berada dalam sorotan masyarakat dan setiap unggahan maupun komentar dapat berdampak langsung pada citra lembaga yang mereka wakili. ***
