BANDUNG – Era angkot tua yang selama puluhan tahun menjadi ikon jalanan Jawa Barat tampaknya mulai memasuki babak akhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan evaluasi besar-besaran terhadap armada angkutan kota yang dinilai sudah tidak layak beroperasi, sekaligus menyiapkan transformasi menuju transportasi publik yang lebih modern, nyaman, dan ramah lingkungan.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan perubahan itu bukan sekadar mengganti kendaraan tua dengan yang baru. Yang ingin diubah adalah nasib para sopir yang selama ini hanya menjadi penyetor harian.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun skema agar para sopir angkot dapat bertransformasi menjadi pemilik armada, bukan lagi sekadar pengemudi. Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah pembiayaan kendaraan tanpa uang muka (down payment/DP), sehingga sopir memiliki kesempatan membangun aset sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ujar Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Jawa Barat menuju transportasi rendah emisi. Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menginginkan armada baru nantinya didominasi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) sebagai pengganti angkot konvensional berbahan bakar fosil.
Menurutnya, kendaraan yang nyaman dan ramah lingkungan akan menjadi fondasi sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien sekaligus mendukung pengurangan polusi udara.
Namun, KDM menegaskan bahwa modernisasi transportasi tidak cukup hanya mengganti kendaraan.
Baginya, kota modern harus dibangun melalui perubahan budaya masyarakat serta peningkatan kualitas ruang publik.
Trotoar yang nyaman, jalan yang terang, halte yang bersih, pengelolaan sampah yang baik, hingga keamanan kawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi masa depan.
“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” tegasnya.
Tak hanya transportasi darat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membawa kabar baik bagi dunia penerbangan.
Mulai Agustus 2026, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung direncanakan kembali melayani penerbangan domestik ke berbagai kota di Indonesia.
Bahkan, Pemprov Jabar tengah mendorong agar rute internasional juga dapat kembali dibuka sehingga Bandung kembali memiliki pintu gerbang udara yang aktif bagi wisatawan dan pelaku usaha.
Seiring rencana tersebut, Pemerintah Kota Bandung diminta mempercepat peningkatan pelayanan publik agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berkembang.
Meski demikian, Dedi memastikan pengoperasian kembali Bandara Husein tidak akan mengganggu peran Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Menurutnya, Bandara Kertajati tetap menjadi pusat keberangkatan penerbangan ibadah Haji dan Umrah.
“Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati,” pungkasnya.
Bagi ribuan sopir angkot di Jawa Barat, kebijakan ini bukan sekadar soal kendaraan baru. Selama bertahun-tahun, banyak dari mereka bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk mengejar setoran, sementara penghasilan yang dibawa pulang semakin menipis akibat persaingan dengan transportasi daring.
Jika skema kepemilikan kendaraan benar-benar terwujud, impian memiliki armada sendiri bukan lagi sekadar angan. Sopir yang selama ini hanya menjadi pengemudi berpeluang naik kelas menjadi pemilik usaha kecil yang lebih mandiri.
Kalau rencana ini berhasil, mungkin nanti tidak ada lagi tulisan di belakang angkot berbunyi “Kejar Setoran”. Yang ada justru “Sedang Mencicil Kendaraan Sendiri.”
Sebab, angkot masa depan bukan hanya dituntut bebas asap hitam, tetapi juga diharapkan bebas dari “asap” persoalan klasik: setoran mencekik, armada reyot, dan penumpang yang terus berkurang. Kini publik menunggu satu hal yang paling penting: apakah revolusi transportasi ini benar-benar melaju, atau kembali terjebak macet di persimpangan rencana.
