JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi pertanyaan serius. Bukan soal menu yang kurang menggugah selera, melainkan soal yang jauh lebih mendasar: apakah makanan yang dibagikan benar-benar aman untuk dimakan?
Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut jumlah korban mencapai 512 orang.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena terjadi ketika program MBG sedang digenjot secara nasional. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi. Di sisi lain, kejadian keracunan justru menimbulkan pertanyaan klasik yang seharusnya tidak perlu muncul dalam program berskala nasional:
Siapa yang mengawasi makanan sebelum masuk ke perut anak-anak?
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta BGN memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Yahya, kejadian berulang menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif atau pemeriksaan setelah masalah muncul.
Ia meminta dibentuk Satgas MBG yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga orang tua murid.
“Saya minta BGN meningkatkan pengawasan secara berkala dan presisi terhadap setiap dapur dengan membentuk Satgas MBG,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).
Yahya bahkan mendorong monitoring dilakukan setiap minggu terhadap seluruh kepala dapur.
Masuk akal. Sebab kalau pengawasan baru bergerak setelah ratusan orang mengalami diare, mual, atau harus mendapatkan penanganan medis, maka fungsi pengawasan berisiko berubah menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah rumah sudah terbakar.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana sebelumnya mengungkap dugaan penyebab keracunan di Sidoarjo.
Menurut Ketut, terdapat persoalan pada SOP pendistribusian MBG. Makanan yang seharusnya selesai dimuat dalam waktu maksimal empat jam sejak dimasak dan kemudian segera dibagikan, ternyata di lapangan mengalami keterlambatan.
“Seharusnya loading selesai 4 jam dari waktu masak dan langsung dibagikan. Namun, faktanya di lapangan lebih dari 4 jam,” ujar Ketut, Kamis (3/9/2026).
BGN menyebut kondisi tersebut berisiko menyebabkan makanan basi dan mempercepat pertumbuhan bakteri karena makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet.
512 Korban di Sidoarjo, 750 Orang di Lasem
Kasus Sidoarjo juga bukan satu-satunya persoalan yang muncul.
Di SMAN 1 Lasem, Rembang, sebanyak 750 murid dan guru diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG.
Kepala SMAN 1 Lasem, Juhartutik, menjelaskan para siswa dan guru mulai mengalami mual dan diare sekitar pukul 09.00 WIB.
Pihak sekolah kemudian melakukan pendataan di setiap kelas.
Hasilnya, terdapat sekitar 20 hingga 31 siswa yang mengalami diare dalam satu kelas. Dari 33 kelas, tercatat sekitar 725 siswa mengalami diare, ditambah 25 guru.
Sekolah akhirnya menghentikan kegiatan belajar mengajar lebih cepat dan memulangkan para siswa.
Jika angka-angka tersebut disandingkan, persoalannya menjadi sulit dianggap sebagai gangguan kecil.
Sidoarjo: 512 santri.
Lasem: sekitar 750 murid dan guru.
Dua kejadian tersebut setidaknya menunjukkan satu hal: pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG bukan persoalan tambahan, melainkan jantung dari program itu sendiri.
Yahya Zaini mengaku prihatin dengan masih terjadinya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
Ia meminta korban mendapatkan penanganan dengan baik dan biaya pengobatan ditanggung BGN.
Namun, penyelesaian tidak boleh berhenti pada pengobatan korban.
Menurut Yahya, BGN perlu melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka untuk mengetahui akar persoalan sekaligus membenahi tata kelola MBG secara detail.
Ia juga mengakui BGN telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara dapur yang bermasalah.
Tetapi penutupan satu dapur tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika kelemahan sistem masih berada di tempat lain.
Yahya juga meminta BGN meningkatkan kapasitas kepala dapur SPPG.
Menurutnya, sebagian besar kasus keracunan berkaitan dengan kelalaian dalam pengelolaan makanan yang menjadi tanggung jawab kepala dapur.
Karena itu, kepala dapur harus memiliki profesionalisme, integritas, disiplin, serta pemahaman kuat mengenai keamanan pangan.
Ini menjadi titik penting.
Program sebesar MBG tidak bisa hanya bergantung pada semangat “yang penting makanan sampai”.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan makanan: dimasak dengan benar, disimpan dengan benar, dikemas dengan benar, diangkut sesuai standar, dan dibagikan dalam waktu yang aman.
Usulan pembentukan Satgas MBG yang melibatkan BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, sekolah, dan orang tua patut menjadi bahan evaluasi serius.
Pengawasan juga idealnya tidak hanya dilakukan secara berkala, tetapi berbasis risiko: dapur dengan catatan pelanggaran, kapasitas besar, jarak distribusi jauh, atau persoalan kepatuhan harus mendapatkan pengawasan lebih ketat.***
