JAKARTA – Desakan pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengemuka dalam aksi sekitar 500 mahasiswa Universitas Trisakti di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Mahasiswa meminta Presiden mengevaluasi kinerja pimpinan Kementerian Kehutanan serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), terutama terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama atau Tritura jilid baru. Mereka menilai persoalan karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara, Binbin Firman Tresnadi, menemui massa di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ia menyatakan akan meneruskan tuntutan evaluasi Menteri dan Wakil Menteri Kehutanan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk direkomendasikan kepada Presiden.
“Teman-teman meminta evaluasi kinerja Menteri dan Wakil Menteri Kehutanan. Saya akan sampaikan ke Mensesneg untuk direkomendasikan diganti,” ujar Binbin di atas mobil komando.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menegaskan tuntutan pencopotan tersebut berkaitan dengan penanganan karhutla yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan hingga Papua.
“Beberapa pejabat yang bertanggung jawab atas sektor yang berdampak buruk harus dicopot. Terutama karhutla, kami minta konkret Menteri dan Wamenhut dicopot,” tegas Dhenni.
Mahasiswa juga membawa persoalan dampak kesehatan warga akibat asap karhutla. Seorang peserta aksi asal Kalimantan mengungkapkan kondisi masyarakat di kampungnya yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. Warga disebut harus mengeluarkan biaya untuk berobat, sementara aktivitas pekerjaan ikut terganggu.
“Di sana banyak yang sudah sesak napas, hampir mati hirup asap, tapi tidak ada yang peduli. Kami minta perhatian agar bisa berobat gratis,” ungkapnya.
Selain mendesak pencopotan pejabat kehutanan, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan dalam Tritura jilid baru, yaitu pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; pemberantasan inkompetensi pejabat negara serta penghapusan rangkap jabatan; dan penegakan supremasi sipil.
Kinerja Satgas PKH turut menjadi sorotan. Mahasiswa menilai penindakan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan belum memadai. Mereka juga mengkritik pengawasan pemerintah terhadap penanganan karhutla di lapangan.
Aksi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di sekitar pusat pemerintahan. Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup polisi sejak pukul 15.25 WIB, sementara kepadatan juga terjadi di kawasan MH Thamrin hingga Patung Kuda.
Hingga aksi berlangsung, perwakilan pemerintah baru menyampaikan komitmen untuk meneruskan tuntutan mahasiswa kepada Mensesneg. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal desakan evaluasi pimpinan Kementerian Kehutanan dan meminta pemerintah memberikan tindak lanjut konkret atas persoalan karhutla.***
