JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap temuan mengejutkan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedikitnya 2.000 dapur dilaporkan telah ditutup permanen karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Temuannya bukan sekadar persoalan lantai kotor atau peralatan dapur yang tidak memenuhi standar. Sudaryono bahkan mengungkap adanya dapur yang berdiri berdampingan dengan kandang babi, sementara lokasi memasak berada tepat di bawah sarang burung walet.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
“Sehingga ada dapur-dapur yang berdiri sebelahnya kandang babi, yang saya sampaikan tadi di bawah masak, di atas sarang burung walet. Ini insane, ini gila. Ini nggak bisa diteruskan,” ujar Sudaryono.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk demonstrasi kebodohan dalam pengelolaan fasilitas program pemerintah.
2.000 Dapur Ditutup, SLHS Palsu Masuk Pemeriksaan Polisi
Sudaryono mengatakan, BGN telah melakukan penyisiran terhadap seluruh fasilitas SPPG untuk memastikan pemenuhan standar kebersihan dan kelayakan sanitasi.
Hasilnya, lebih dari 2.000 dapur ditutup permanen karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun persyaratan kelayakan yang diwajibkan.
“Maka di era kita, kita sisir semua sehingga kami dengan SLHS tadi kami telah menutup dapur kira-kira lebih dari 2.000 dapur yang tidak memiliki syarat kelayakan higienis dan sanitasi. Nggak punya, tutup,” tegasnya.
BGN juga menemukan dugaan pemalsuan SLHS. Sudaryono memastikan praktik tersebut tidak akan ditoleransi dan kasus-kasus yang ditemukan telah masuk pemeriksaan kepolisian.
“Ada juga praktik-praktik misalnya SLHS-nya ternyata palsu, ada. Tapi ya itu semua sekarang diperiksa polisi semua yang palsu dan lain sebagainya,” katanya.
Menurut Sudaryono, kepemilikan sertifikat saja belum otomatis menjamin sebuah dapur benar-benar memenuhi standar kelayakan. Apalagi jika fasilitas tersebut sama sekali tidak memiliki sertifikasi.
Yayasan dan Pengadaan Ikut Disisir
Pembenahan BGN, lanjut Sudaryono, tidak hanya menyasar kondisi fisik dapur, tetapi juga yayasan yang menaungi operasional SPPG.
Ia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada yayasan mana pun apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Pengadaan barang juga menjadi perhatian. Sudaryono menyinggung sejumlah pengadaan yang dinilai tidak masuk akal, termasuk kaus kaki dan seprai, yang menurutnya tidak semestinya menjadi bagian dari praktik pengadaan yang menyimpang dari kebutuhan program.
Ia memastikan pembenahan akan dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Program Gizi Jangan Berubah Menjadi Bisnis Mengabaikan Sanitasi
Penutupan ribuan dapur tersebut menjadi catatan serius bagi pelaksanaan MBG. Program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, seharusnya menjadikan keamanan pangan sebagai persyaratan paling mendasar.
Sebab, makanan bergizi tidak cukup hanya dihitung dari kandungan protein, karbohidrat, atau kalorinya. Tempat memasak, kebersihan peralatan, kualitas bahan baku, hingga proses penyajian juga menentukan keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Ironis jika program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi justru harus berhadapan dengan persoalan dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi.***
