PURWAKARTA — Investasi pusat data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) senilai sekitar Rp3,5 triliun di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, membawa persoalan baru yang tak kalah besar dari nilai investasinya: air.
Ketika seluruh fasilitas beroperasi sesuai kapasitas yang direncanakan, kebutuhan air pusat data tersebut disebut dapat mencapai sekitar 384 liter per detik (LPS). Jika dikonversikan, volumenya sekitar 33.000 meter kubik atau 33 juta liter air per hari.
Angka tersebut kini menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia meminta kebutuhan air dihitung sejak awal agar operasional pusat data tidak mengganggu alokasi air untuk sektor pertanian dan kebutuhan lainnya.
Persoalan ini mencuat setelah pembangunan AI Campus 2 (CGK4) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur mendapat sorotan DPRD Jawa Barat. Selain investasi dan potensi penyerapan tenaga kerja, penggunaan air serta dampak operasional fasilitas menjadi bagian yang diminta untuk dibuka secara transparan.
Dedi menyampaikan sikap tersebut saat meninjau proyek pada Senin (28/9/2026). Menurutnya, persoalan kebutuhan air tidak seharusnya baru dihitung setelah pusat data beroperasi penuh, terlebih pengembangan fasilitas dilakukan secara bertahap hingga kapasitas yang jauh lebih besar.
33 Juta Liter Air Sehari
Berdasarkan penjelasan yang diterima KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi, kebutuhan air pada kondisi maksimal diproyeksikan mencapai 384 LPS atau sekitar 0,4 meter kubik per detik. Dengan volume tersebut, kebutuhan harian berada di kisaran 33.000 meter kubik atau 33 juta liter.
Namun, angka tersebut merupakan kebutuhan ketika fasilitas berkembang menuju kapasitas maksimal. Pada tahap awal, kebutuhan air disebut masih sekitar 6.000 meter kubik per hari dan meningkat mengikuti pengembangan fasilitas.
Di sinilah persoalan mulai menarik perhatian. Sebab, pusat data bukan fasilitas yang kebutuhan airnya bisa dihitung sekali lalu dilupakan. Ketika kapasitas komputasi bertambah, kebutuhan fasilitas pendukung juga harus dihitung kembali.
KDM meminta perhitungan dilakukan secara objektif dan berbasis data.
“Kita objektif aja. Berapa kebutuhannya?” tegas KDM.
Kalimat itu menjadi penting karena Jatiluhur bukan sekadar lokasi sebuah proyek investasi. Sistem air dari kawasan tersebut memiliki banyak fungsi dan pemanfaatan, termasuk untuk kebutuhan pertanian.
Kang Dedi menjelaskan, pemenuhan kebutuhan air untuk pusat data tersebut tidak dilakukan dengan mengambil air secara langsung dari Waduk Jatiluhur. Menurut dia, air akan masuk melalui sistem PDAM dan dibeli oleh pengelola pusat data sebagai konsumen komersial.
“Kalau ini kan ngambilnya tetap dari Jatiluhur, tapi masuk di PDAM. Maksudnya ngambil airnya dari Jatiluhur, masuknya ke PDAM, beli airnya dari PDAM,” ujar KDM.
Mekanisme tersebut, menurut Dedi, perlu dibedakan dengan pengambilan air langsung dari waduk atau sungai. Air dalam sistem Jatiluhur memiliki berbagai alokasi pemanfaatan sehingga kebutuhan satu sektor tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sektor lainnya.
Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar apakah pusat data dapat membeli air. Yang perlu dipastikan adalah dari mana volume air tersebut berasal, berapa kapasitas yang tersedia, bagaimana alokasinya, dan apakah kebutuhan tambahan tersebut memengaruhi pengguna lain.
Proyek Rp3,5 Triliun, Kapasitas Bisa 640 MW
AI Campus 2 (CGK4) merupakan proyek pusat data milik BDx Data Centers yang mulai dibangun pada 22 September 2026. Nilai investasinya sekitar Rp3,5 triliun.
Fasilitas awal memiliki kapasitas daya hingga 120 megawatt (MW), sementara keseluruhan kawasan dirancang dapat dikembangkan hingga 640 MW. Pembangunan dilakukan bertahap dan mencakup enam bangunan. BDx menyebut fasilitas pertama ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.
Proyek tersebut dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi dan menjadi bagian dari kawasan pengembangan sekitar 11 hektare. Selain investasi, proyek juga diproyeksikan membuka lapangan kerja secara bertahap.
Namun, skala kapasitas listrik dan pengembangan fasilitas membuat kebutuhan sumber daya pendukung ikut menjadi perhatian. DPRD Jawa Barat sebelumnya meminta pemerintah membuka informasi mengenai kebutuhan air serta dampak operasional pusat data tersebut.
KDM menegaskan sumber dan volume kebutuhan harus diketahui secara jelas. Ia juga meminta persoalan tersebut tidak dibangun berdasarkan asumsi.***
