BANDUNG – Membangun rumah memang tidak sesulit membangun kepercayaan. Sebab, jika kepercayaan runtuh akibat praktik yang tidak jujur, maka rumah yang berdiri megah pun kehilangan maknanya.
Pesan itulah yang menjadi penekanan kuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengawal Program 3 Juta Rumah, program strategis nasional yang digagas Presiden untuk mengurangi backlog perumahan dan memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi Pemprov Jawa Barat, program ini tidak boleh sekadar menjadi perlombaan mengejar angka statistik atau laporan keberhasilan di atas kertas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rumah benar-benar berdiri untuk rakyat yang memang berhak menerimanya.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Menurut Herman, keberhasilan Program 3 Juta Rumah bukan hanya diukur dari jumlah unit yang selesai dibangun, tetapi dari sejauh mana program tersebut benar-benar mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, seluruh proses mulai dari pendataan calon penerima manfaat, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa bantuan pemerintah tidak boleh salah alamat ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.
“Yang penting tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini,” tegas Herman.
Kalimat tersebut menjadi sinyal keras bahwa Pemprov Jawa Barat tidak akan memberikan ruang bagi praktik manipulasi data, permainan proyek, maupun penyimpangan yang berpotensi mengurangi hak masyarakat.
Satir: Rumahnya untuk Rakyat, Jangan Sampai Kuncinya Dibawa Mafia
Dalam setiap program bantuan pemerintah, tantangan terbesar sering kali bukan kekurangan anggaran, melainkan godaan untuk bermain curang.
Ironisnya, terkadang rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung rakyat justru nyaris berubah menjadi “alamat baru” bagi praktik titip nama, penerima fiktif, hingga permainan proyek.
Kalau itu terjadi, yang dibangun memang rumah, tetapi yang roboh adalah kepercayaan publik.
Karena itu, pesan Sekda Jabar sederhana namun tegas: jangan biarkan niat baik negara dirusak oleh segelintir orang yang menjadikan bantuan sosial sebagai ladang keuntungan pribadi.
Fokus Implementasi, Bukan Lagi Seremoni
Herman mengatakan Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas Presiden yang membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Menurutnya, berbagai regulasi dan petunjuk teknis telah disiapkan. Kini saatnya seluruh pemerintah daerah bergerak pada tahap pelaksanaan.
“September 2026 kita fokus kepada implementasi pembangunan 3 juta rumah,” ujarnya.
Artinya, perhatian pemerintah kini bukan lagi sebatas penyusunan aturan atau rapat koordinasi, melainkan memastikan pembangunan benar-benar berjalan di lapangan.
Dalam forum tersebut, Herman juga mengajak seluruh pemerintah daerah dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat memperkuat sinergi agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Mulai dari validasi data penerima manfaat, pengawasan kualitas bangunan, hingga proses pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh manfaat secara maksimal.
Menurutnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Dibutuhkan komitmen seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rumah bukan sekadar bangunan yang terdiri atas dinding, atap, dan lantai. Rumah adalah tempat keluarga membangun harapan, membesarkan anak-anak, serta menciptakan masa depan yang lebih baik.
Karena itu, Program 3 Juta Rumah memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar proyek pembangunan fisik. Program ini merupakan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Ketika bantuan tepat sasaran, rumah yang dibangun tidak hanya melindungi keluarga dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat.
Sebaliknya, bila program disusupi kepentingan pribadi, bukan hanya anggaran yang hilang, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Itulah sebabnya Pemprov Jawa Barat menegaskan komitmennya mengawal Program 3 Juta Rumah secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Sebab ukuran keberhasilan bukan semata jutaan rumah yang berdiri, melainkan jutaan keluarga yang akhirnya dapat hidup lebih layak, aman, dan bermartabat.***
