JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) terus memantik perhatian publik. Sorotan kini mengarah kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang namanya disebut dalam pusaran isu tersebut.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai kasus ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan yang lebih luas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut Fernando, KPK tidak boleh berhenti pada penanganan kasus yang sudah terungkap. Ia berharap lembaga antirasuah itu menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di kantor-kantor imigrasi lainnya maupun dugaan penyimpangan dalam bentuk lain.
“Kasus ini harus menjadi momentum bersih-bersih di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apalagi jika benar ada keterlibatan pejabat tinggi di dalamnya,” ujar Fernando dalam keterangannya.
Fernando menilai publik berhak mendapatkan kepastian bahwa praktik pelayanan keimigrasian tidak dijadikan “jalur cepat berbayar” bagi pihak-pihak tertentu. Menurutnya, jika satu kasus berhasil terungkap, bukan berarti persoalan selesai. Justru di situlah pekerjaan besar dimulai.
Tak hanya itu, Fernando juga meminta KPK maupun Kejaksaan Agung untuk menelusuri pengelolaan keuangan PT Krakatau Steel selama Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Utama pada periode 2018 hingga 2023.
Ia menyoroti berbagai polemik yang sempat mengiringi kepemimpinan Silmy di perusahaan pelat merah tersebut. Menurut Fernando, sejumlah kebijakan pada masa itu kerap menuai kritik dan menjadi perhatian publik.
“Perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan Krakatau Steel pada periode tersebut agar semua menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” katanya.
Fernando bahkan menduga pola pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, jika terbukti terjadi dalam kasus yang kini diselidiki KPK, patut ditelusuri apakah memiliki keterkaitan dengan periode jabatan sebelumnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK maupun Kejaksaan Agung yang menyebut adanya penyelidikan terhadap pengelolaan keuangan Krakatau Steel terkait Silmy Karim. Dugaan yang disampaikan Fernando masih merupakan pendapat dan dorongan agar dilakukan pendalaman oleh aparat penegak hukum.
Fernando mengingatkan agar penanganan kasus korupsi tidak berhenti pada penangkapan semata. Menurutnya, masyarakat sering kali disuguhi kabar OTT yang menghebohkan, tetapi kemudian menunggu terlalu lama untuk mengetahui siapa saja yang harus bertanggung jawab.
Ia menyebut jangan sampai korupsi diurus seperti antrean birokrasi yang berbelit yakni ramai saat pembukaan, sunyi ketika memasuki tahap penyelesaian.
“Kalau memang ada yang salah, bongkar. Kalau tidak ada, sampaikan ke publik. Jangan sampai masyarakat hanya mendapat trailer, sementara film utamanya tidak pernah diputar,” sindirnya.
Fernando berharap KPK dan Kejaksaan Agung dapat bekerja secara profesional, independen, dan transparan agar seluruh dugaan yang berkembang dapat diuji berdasarkan fakta hukum, bukan sekadar opini maupun asumsi.
“Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap dugaan korupsi tanpa pandang jabatan dan posisi,” pungkasnya.***
