Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu investasi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan triliun rupiah untuk menjangkau puluhan juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Tujuannya jelas: memperbaiki kualitas gizi, menekan angka stunting, meningkatkan kemampuan belajar anak, sekaligus membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tantangan tata kelolanya.
Persoalan utama MBG hari ini bukan lagi soal bagaimana makanan diproduksi atau didistribusikan. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan setiap porsi makanan benar-benar sampai kepada penerima, tepat waktu, sesuai standar gizi, aman dikonsumsi, dan bebas dari penyimpangan.
Di sinilah pengawasan menjadi faktor penentu keberhasilan program.
Pengawasan Manual Tak Lagi Memadai
Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan jutaan paket makanan yang dikirim setiap hari, pola pengawasan konvensional melalui inspeksi berkala sudah tidak lagi memadai.
Secara teoritis, kondisi ini dijelaskan dalam Principal-Agent Theory yang dikembangkan Michael Jensen dan William Meckling (1976). Dalam teori tersebut, pemerintah bertindak sebagai principal, sementara pelaksana program di lapangan menjadi agent.
Semakin panjang rantai pelaksanaan, semakin besar pula asimetri informasi. Pemerintah tidak selalu mengetahui apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Sebaliknya, pelaksana memiliki informasi yang jauh lebih lengkap mengenai kondisi distribusi.
Ketimpangan informasi inilah yang membuka ruang munculnya moral hazard.
Mulai dari porsi makanan yang dikurangi, menu yang tidak sesuai standar, distribusi yang terlambat, kualitas bahan pangan yang menurun, hingga dugaan keracunan makanan.
Ironisnya, banyak persoalan baru diketahui setelah viral di media sosial atau setelah muncul korban.
Padahal, pengawasan yang baik seharusnya mampu menemukan masalah sebelum menjadi krisis.
MBG Membutuhkan “Dashboard Nasional”
Karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki MBG Watch.
MBG Watch merupakan platform pengawasan digital berbasis sekolah yang menghubungkan sekolah, SPPG, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga masyarakat ke dalam satu sistem pemantauan nasional yang berlangsung secara real time.
Konsepnya sederhana namun berdampak besar.
Setiap hari, sekolah cukup mengisi laporan digital mengenai pelaksanaan MBG melalui aplikasi yang mudah digunakan.
Beberapa indikator yang dilaporkan antara lain:
- ketepatan waktu distribusi,
- kesesuaian menu,
- kecukupan porsi,
- kondisi makanan,
- suhu makanan saat diterima,
- jumlah penerima,
- sisa makanan,
- hingga dugaan keracunan pangan apabila terjadi.
Seluruh laporan dilengkapi foto, waktu, dan titik koordinat sehingga membentuk jejak digital yang mudah diverifikasi.
Dengan demikian, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi memperoleh data faktual langsung dari lokasi pelayanan.
Jangan Berhenti di Kotak Pengaduan
Kesalahan terbesar banyak sistem pengawasan pemerintah adalah berhenti sebagai kotak pengaduan digital.
Padahal, data yang terkumpul seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan.
Karena itu MBG Watch tidak cukup hanya menerima laporan.
Platform tersebut harus mampu mengolah seluruh data menjadi Indeks Kepatuhan SPPG.
Setiap SPPG dapat dinilai berdasarkan indikator yang objektif, misalnya:
- ketepatan waktu distribusi,
- kepatuhan terhadap standar menu,
- frekuensi keluhan,
- kecepatan penyelesaian masalah,
- tingkat kepuasan sekolah,
- serta konsistensi kualitas pelayanan.
Hasilnya kemudian ditampilkan melalui dashboard nasional.
Pemerintah dapat langsung mengetahui:
- SPPG dengan kinerja terbaik;
- SPPG yang perlu pembinaan;
- SPPG berisiko tinggi;
- wilayah yang sering mengalami keterlambatan distribusi;
- daerah yang rawan gangguan keamanan pangan.
Pengawasan berubah dari sekadar mencari kesalahan menjadi manajemen risiko berbasis data.
Teknologi Harus Menjadi Mata Negara
Dalam perspektif Digital Governance, teknologi bukan sekadar alat administrasi.
OECD (2020) menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan harus memperkuat tiga prinsip utama:
transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.
Sementara pendekatan Risk-Based Supervision mengajarkan bahwa pengawasan modern tidak lagi dilakukan secara acak.
Pengawas bekerja berdasarkan analisis data.
Mereka datang ke lokasi yang memang memiliki tingkat risiko tinggi.
Model serupa telah diterapkan Bank Dunia melalui berbagai inisiatif GovTech di sejumlah negara dan terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Investasi Kecil, Manfaat Sangat Besar
Jika dibandingkan dengan total anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, pembangunan MBG Watch relatif murah.
Pengembangannya diperkirakan hanya membutuhkan biaya beberapa miliar hingga belasan miliar rupiah.
Namun manfaatnya jauh melampaui nilai investasinya.
Negara memperoleh:
- sistem peringatan dini (early warning system);
- pemetaan daerah rawan penyimpangan;
- deteksi cepat dugaan keracunan pangan;
- evaluasi objektif terhadap kinerja SPPG;
- dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy);
- serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Program MBG.
Dalam dunia manajemen risiko, biaya pengawasan hampir selalu lebih murah dibanding biaya memperbaiki kegagalan.
Negara Jangan Menunggu Viral
Di era media sosial, persoalan pelayanan publik sering kali baru mendapat perhatian setelah menjadi viral.
Padahal, negara yang modern seharusnya mengetahui masalah lebih dahulu daripada media sosial.
Negara tidak boleh bekerja berdasarkan algoritma.
Negara harus bekerja berdasarkan data.
Karena itu, MBG Watch bukan sekadar aplikasi.
Ia adalah instrumen tata kelola.
Ia menjadi “mata digital” negara untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi makanan bergizi yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia.
Penutup
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya makanan yang diproduksi.
Keberhasilan sejatinya diukur dari kemampuan negara memastikan bahwa setiap porsi makanan sampai kepada penerima dengan mutu yang terjaga, tepat waktu, aman dikonsumsi, dan bebas dari penyimpangan.
Dengan jutaan penerima manfaat dan ribuan SPPG yang beroperasi setiap hari, pengawasan manual sudah tidak lagi memadai.
Indonesia membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi risiko sebelum berubah menjadi krisis.
Program nasional sebesar MBG memerlukan sistem pengawasan yang sama besarnya.
MBG Watch layak dipertimbangkan sebagai fondasi baru tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang lebih transparan, partisipatif, adaptif, dan akuntabel. Sebab di era transformasi digital, keberhasilan sebuah kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan oleh seberapa cerdas negara mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan agar benar-benar menghasilkan manfaat bagi rakyat.
Jakarta, 21 Juli 2026
Abdul Rohman Sukardi
Eksponen Aktivis ’98 | Esais & Penulis Independen
