JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pemerintahannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026: memperkuat ekonomi rakyat, membangun desa, memastikan gizi anak, memperluas perlindungan sosial, hingga mengoptimalkan kekayaan alam untuk kepentingan nasional.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut kekuatan ekonomi Indonesia justru bertumpu pada sektor yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat: petani, nelayan, UMKM, pedagang, pengrajin, perempuan, pekerja dan anak muda.
Menurut Prabowo, pengalaman krisis 1998 menjadi pelajaran bahwa ketika perusahaan besar dan perbankan terpukul, ekonomi rakyat justru menjadi salah satu penyangga Indonesia.
“Yang menyelamatkan kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan,” ujar Prabowo.
Salah satu program yang disorot adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Prabowo menyebut sekitar 10.000 koperasi telah beroperasi, tetapi baru 3.300 koperasi yang dinilai berjalan optimal.
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi optimal hingga akhir 2026.
Indikatornya bukan sekadar papan nama dan kantor baru. Presiden menyebut koperasi harus memiliki listrik, air, fasilitas pendukung dan sistem digital terpusat agar stok dapat dipantau.
Dengan kata lain, koperasi jangan sampai hanya ramai saat peresmian, lalu sepi ketika pita sudah digunting.
5.000 Jembatan Desa dan 3.000 Titik Air
Pemerintah juga mengklaim telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa melalui TNI dan 874 jembatan melalui Polri.
Target hingga akhir 2026 mencapai lebih dari 5.000 jembatan desa.
Prabowo menekankan pembangunan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan dan akses pendidikan anak-anak di daerah.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah,” tegasnya.
Selain jembatan, pemerintah menyebut telah membangun 3.000 titik air desa dalam delapan bulan pertama 2026 melalui TNI.
Masalah air bersih, menurut Presiden, bukan perkara kecil karena menyangkut kebutuhan minum, mandi, beribadah, peternakan hingga pertanian.
MBG Diteruskan, Koruptor Disebut “Biadab”
Isu pembangunan manusia juga mendapat porsi besar.
Prabowo menegaskan pemerintah akan melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan perbaikan dan efisiensi.
Presiden menyebut persoalan stunting di sejumlah daerah masih mencapai sekitar 25 persen, atau sekitar satu dari empat anak.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting,” ujarnya.
Prabowo juga memberikan peringatan keras terhadap pihak yang mencoba mencari keuntungan ilegal dari program makanan untuk anak-anak.
“Mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab,” tegasnya.
Presiden kemudian menampilkan kisah Christina Beno, siswi kelas 6 SD asal Merauke, Papua Selatan, sebagai gambaran penerima manfaat MBG.
Pesannya jelas: bagi pemerintah, satu piring makanan bukan sekadar menu makan siang, tetapi investasi terhadap pertumbuhan dan kemampuan belajar anak.
Layanan Kesehatan dan Bansos Mulai Didigitalisasi
Di bidang kesehatan, Prabowo menyebut Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang, dengan layanan tersedia di 10.255 Puskesmas di 38 provinsi.
Pemerintah juga menyebut 20 rumah sakit umum daerah baru telah beroperasi, sementara 96,8 juta warga tidak mampu ditanggung penuh iuran JKN-nya.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mulai memperluas digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH).
Digitalisasi disebut telah berjalan di 153 kabupaten/kota dengan lebih dari 3 juta keluarga terdaftar.
Presiden mengeklaim proses yang sebelumnya membutuhkan biaya, perjalanan dan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan kini dapat dipangkas menjadi hitungan menit atau jam.
Targetnya sederhana: bantuan harus sampai kepada yang berhak, bukan tersesat di perjalanan administrasi.
Pengemudi Ojol Disebut Kini Dapat 92 Persen
Prabowo juga menyinggung sektor ekonomi digital, khususnya kesejahteraan pengemudi ojek online.
