LINGGA — Piala yang semestinya menjadi simbol kemenangan justru berubah menjadi sumber polemik. BS Squad, sang juara Merawang Cup III di Kabupaten Lingga, memilih mengembalikan piala, piagam, medali, hingga bonus tambahan Rp3 juta yang dikaitkan dengan bantuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Di tengah polemik itu, istilah lokal “maling timba” ikut mencuat. Sindiran tersebut menggambarkan situasi ketika pihak yang tidak terlihat sejak awal kegiatan justru muncul di penghujung acara dan dikaitkan dengan panggung penghargaan.
Persoalan ini bukan semata-mata soal siapa yang berhak membawa pulang piala. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai mekanisme pemberian penghargaan, penggunaan nama Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, serta komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam turnamen.
Safaruddin, yang akrab disapa Bang Safar, menegaskan keputusan BS Squad mengembalikan penghargaan bukan karena mereka tidak menghargai kemenangan, melainkan karena ada persoalan yang menurutnya perlu diluruskan.
“Kami sudah kembalikan lengkap dengan piagam, medali, serta bonus tambahan Rp3 juta dari bantuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri,” ungkap Safaruddin.
Pengembalian itu dilakukan dalam pertemuan di Kantor BPD Desa Merawang, Jumat (9/10/2026). Pertemuan dihadiri Ketua Panitia Merawang Cup III, Mus Mulyadi, Sekretaris Desa Merawang, sejumlah anggota panitia, serta Safaruddin yang didampingi pelatih BS Squad, Ruslan alias Jagad.
Dalam pertemuan tersebut, BS Squad menyerahkan kembali piala yang mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, berikut piagam, medali, serta bonus tambahan Rp3 juta. Sebagai pengganti, panitia menyiapkan trofi dan medali khusus Merawang Cup III yang kemudian diterima langsung oleh BS Squad.
Bagi Safaruddin, persoalan ini menyentuh lebih dari sekadar simbol penghargaan. Ia mempertanyakan mengapa nama kepala daerah dikaitkan dengan piala pada penghujung kegiatan, sementara turnamen tersebut telah berjalan melalui kerja keras panitia dan dukungan masyarakat.
“Jangan gara-gara Rp45 juta dipotong pajak, semuanya bisa mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kalau piala Gubernur, mungkin tidak akan seperti ini. Tidak mungkin masyarakat bersusah payah mencari uang dari tiket masuk dan sumber lainnya kalau akhirnya muncul persoalan seperti ini,” tegasnya.
Pernyataan itu mengarah pada pertanyaan mendasar, apakah penggunaan nama Gubernur dan Wakil Gubernur telah melalui mekanisme dan komunikasi yang jelas? Siapa yang menetapkan bentuk penghargaan tersebut, dan bagaimana posisi bantuan Dispora dalam penyelenggaraan turnamen?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab agar polemik tidak berhenti sebagai adu pernyataan, apalagi berkembang menjadi prasangka terhadap pihak tertentu.
Safaruddin bahkan menyarankan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri menyediakan piala tersendiri apabila penghargaan memang hendak diberikan atas nama pimpinan daerah.
“Silakan Gubernur dan Wakil Gubernur buat piala sendiri. Jangan mencampuradukkan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas. Kami yakin Pak Gubernur pasti tidak tahu apa yang dibuat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri tersebut,” ujarnya.
Menariknya, di tengah kritik yang disampaikan, Safaruddin tidak menyalahkan panitia Merawang Cup III. Ia justru mengapresiasi kerja keras mereka sejak tahap persiapan hingga pertandingan selesai.
“Kami tidak menyalahkan panitia. Kami justru sangat mengapresiasi kerja keras kawan-kawan panitia. Sejak awal persiapan hingga turnamen berlangsung, semuanya sudah berjalan dengan baik,” katanya.
Sikap tersebut menjadi pembeda di tengah polemik. BS Squad tidak membatalkan kemenangan mereka di lapangan. Mereka memilih memisahkan prestasi sebagai juara turnamen dari penghargaan yang dipersoalkan.
Safaruddin juga berharap kejadian tersebut tidak merusak hubungan baik antara klub, panitia, dan masyarakat. Ia bahkan membuka peluang agar turnamen serupa kembali digelar dengan skala lebih besar.
“Kami sudah menyikapi persoalan ini dan tidak sedikit pun menyalahkan panitia. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menggelar turnamen yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Mus Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada BS Squad atas sikap yang diambil. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas persoalan komunikasi yang terjadi.
Reaksi juga datang dari Jais, warga Lingga. Ia menilai perubahan atau kemunculan nama pada penghargaan di penghujung kegiatan patut menjadi bahan evaluasi, terutama dari sisi etika dan komunikasi.
“Ini istilahnya maling timba. Tiba-tiba di penghujung acara piala berubah jadi piala Gubernur. Kenapa tidak dari awal? Ini unik, dan secara etika tak baik,” kata Jais.
Ia meminta Gubernur Kepri memberikan penjelasan agar publik mengetahui apakah penggunaan nama tersebut memang diketahui dan disetujui, atau justru terjadi tanpa komunikasi yang memadai.
Sindiran “maling timba” memang terdengar jenaka, tetapi di baliknya ada persoalan yang tidak bisa dianggap enteng yakni siapa yang bekerja sejak awal, siapa yang memberikan dukungan, siapa yang menetapkan penghargaan, dan siapa yang bertanggung jawab menjelaskan ketika polemik muncul?
Jangan sampai kerja keras panitia dan masyarakat menjadi panggung utama, sementara persoalan administrasi dan pencantuman nama baru ramai dibicarakan ketika pertandingan sudah usai. ***
