LAMPUNG SELATAN – Sembilan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Bersatu (KGB) menggeruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan, Senin (2/11/2026). Mereka memprotes pelaksanaan proyek infrastruktur yang dinilai mengabaikan kearifan lokal dan diduga bermasalah dalam pengawasan maupun kualitas pekerjaan.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah proyek yang disebut tidak sesuai spesifikasi teknis. Mereka menduga terjadi pengurangan volume pekerjaan hingga munculnya kerusakan infrastruktur, meski sejumlah proyek bahkan disebut belum menjalani Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.
“Tak heran banyak proyek belum PHO, tetapi sudah terjadi kerusakan seperti infrastruktur retak dan lainnya. Ini sepertinya ada pembiaran,” tegas salah seorang demonstran dalam orasinya.
Massa juga melontarkan dugaan adanya praktik setoran kepada pihak tertentu sebelum proyek berjalan. Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan demonstran yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
KGB menilai persoalan proyek tidak cukup diselesaikan dengan laporan administrasi. Mereka mendesak pengawasan langsung di lapangan diperketat dan setiap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ditindaklanjuti secara transparan.
Ainul Fajri dari LSM Fusvomals turut mengkritik kebijakan Dinas PUPR yang menurutnya belum memberi ruang memadai bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
“Selama ini Kadis PU Lampung Selatan, Agnatius, tidak mau bersahabat dengan warga lokal, tidak mengutamakan warga lokal untuk ikut serta dalam membangun. Kami yang punya lapangan kenapa hanya jadi penonton?” ujarnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, massa mendesak Bupati Lampung Selatan mengevaluasi jajaran Dinas PUPR, termasuk meminta pencopotan Kepala Dinas PU dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dianggap bertanggung jawab.
Setelah sekitar satu jam berorasi, perwakilan KGB dipersilakan masuk ke kantor Dinas PUPR. Namun, kekecewaan kembali muncul karena mereka tidak diterima langsung oleh Kepala Dinas, melainkan hanya ditemui Sekretaris Dinas PUPR, Adolf Chepi Bahuga.
Pihak sekretariat menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi kepada pimpinan. Jawaban itu belum memuaskan demonstran. Mereka menilai penyampaian aspirasi membutuhkan kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar janji untuk meneruskan pesan.
Kepala Dinas yang tidak berada di tempat disebut akan menemui perwakilan KGB pada Kamis mendatang. Bagi massa, persoalan proyek dan tuntutan evaluasi tidak cukup dijawab dengan janji pertemuan. Mereka menginginkan pemeriksaan nyata terhadap pekerjaan di lapangan.
Aksi tersebut menjadi ujian bagi Dinas PUPR Lampung Selatan: apakah berbagai keluhan tentang mutu proyek, pengawasan, dan keterlibatan warga lokal akan ditindaklanjuti secara terbuka, atau kembali berhenti sebagai catatan aspirasi setelah demonstrasi usai.
