Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – APBN bukan sekadar tabel angka. APBN adalah wajah dari keberpihakan negara. Ia menunjukkan siapa yang diprioritaskan, sektor mana yang dipacu, dan masa depan seperti apa yang sedang dibangun pemerintah.
Masalahnya, selama ini APBN Indonesia masih terlalu sering bergerak mengikuti logika politik jangka pendek. Bukan logika dampak nasional jangka panjang.
Penganggaran kerap tersandera kompromi elite, ego sektoral kementerian, proyek titipan, hingga budaya “yang penting serapan tinggi”. Akibatnya, ukuran keberhasilan birokrasi sering berhenti pada seberapa cepat anggaran habis dibelanjakan, bukan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.
Program yang mahal belum tentu paling penting. Proyek yang megah belum tentu paling dibutuhkan.
Pada 2025, belanja negara mencapai sekitar Rp3.621 triliun. Anggaran pendidikan menembus Rp724,3 triliun. Perlindungan sosial melampaui Rp500 triliun. Angkanya besar. Sangat besar.
Namun pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah sebesar itu benar-benar menghasilkan lompatan kualitas bangsa?
Jika anggaran pendidikan terus naik tetapi kualitas literasi stagnan, berarti ada masalah. Jika bansos terus membengkak tetapi kelas menengah rentan terus bertambah, berarti ada yang keliru. Jika infrastruktur dibangun tetapi distribusi pangan tetap mahal, maka negara sedang sibuk membangun fisik tanpa membangun efisiensi.
Karena itu, Indonesia membutuhkan terobosan baru: Skoring Digital Prioritas APBN.
Gagasannya sederhana tetapi revolusioner.
Setiap program negara harus diberi skor berbasis data. Bukan sekadar hasil lobi meja rapat.
Sistem digital akan menilai seluruh usulan anggaran berdasarkan indikator objektif:
- Dampak ekonomi nasional
- Jumlah penerima manfaat
- Urgensi sosial
- Efisiensi biaya
- Risiko korupsi
- Efek jangka panjang
- Kontribusi terhadap pertumbuhan nasional
- Dampak terhadap ketimpangan dan kemiskinan
Dengan sistem ini, seluruh program otomatis tersusun dalam ranking prioritas nasional secara real time.
Artinya, APBN tidak lagi menjadi arena rebutan sektoral. Tetapi menjadi sistem cerdas berbasis dampak.
Program yang paling besar manfaatnya akan otomatis naik prioritas. Program yang hanya besar di atas kertas akan tersingkir oleh data.
Inilah bentuk modernisasi fiskal yang selama ini belum sungguh-sungguh dilakukan Indonesia.
Negara Harus Punya Urutan Prioritas yang Jelas
Skoring Digital APBN dapat dibangun di atas enam prioritas besar negara.
1. Mandatory Spending: Fondasi Stabilitas Negara
Ada belanja yang memang wajib dipenuhi negara: gaji ASN, pembayaran utang, transfer daerah, subsidi strategis, hingga amanat konstitusi pendidikan 20 persen APBN.
Ini fondasi dasar stabilitas fiskal. Negara tidak boleh gagal menjalankan kewajiban minimum.
Tetapi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, seluruh anggaran sisanya harus bertarung dalam sistem prioritas berbasis dampak.
2. Infrastruktur Dasar, Bukan Sekadar Proyek Prestise
Indonesia terlalu lama terjebak pada romantisme proyek monumental.
Padahal rakyat lebih membutuhkan irigasi yang mengalir, jalan distribusi yang layak, sekolah yang tidak bocor, puskesmas yang memiliki dokter, dan air bersih yang benar-benar tersedia.
Infrastruktur dasar sering kali menghasilkan efek ekonomi jauh lebih cepat dibanding proyek mercusuar bernilai triliunan.
Jalan desa yang baik bisa menurunkan harga pangan. Irigasi yang berfungsi bisa menaikkan produksi petani. Puskesmas yang aktif bisa menekan biaya kesehatan masyarakat.
Tetapi proyek-proyek kecil seperti ini sering kalah oleh proyek besar yang lebih “fotogenik” secara politik.
3. Reformasi Pendidikan: Bukan Sekadar Bangun Gedung
Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sangat besar. Namun kualitas pendidikan masih tertinggal.
Masalah utama bukan hanya dana, tetapi efektivitas penggunaan dana.
Sekolah dibangun, tetapi kualitas guru stagnan. Kurikulum berubah, tetapi kemampuan berpikir kritis tidak tumbuh. Lulusan bertambah, tetapi tidak terserap dunia kerja.
Artinya, reformasi pendidikan harus bergeser dari belanja administratif menuju inovasi kualitas manusia.
Negara perlu memprioritaskan:
- peningkatan kualitas guru,
- digitalisasi pembelajaran,
- riset dan inovasi,
- pendidikan vokasi,
- konektivitas dengan industri.
Karena masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas SDM, bukan jumlah seminar pendidikan.
4. Kesehatan: Investasi Produktivitas, Bukan Beban Anggaran
Sistem kesehatan Indonesia masih terlalu fokus pada pengobatan, bukan pencegahan.
Padahal negara maju menang karena rakyatnya sehat dan produktif.
Belanja kesehatan harus diarahkan pada:
- penguatan layanan primer,
- digitalisasi data kesehatan,
- pemerataan tenaga medis,
- deteksi dini penyakit,
- penguatan fasilitas daerah terpencil.
Rumah sakit penting. Tetapi rakyat sehat jauh lebih penting.
5. Social Safety Net: Menolong, Bukan Memelihara Ketergantungan
Bansos tetap penting untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial.
Namun bantuan sosial harus tepat sasaran, berbasis data tunggal, dan memiliki target peningkatan kemandirian ekonomi.
Jika tidak, bansos berisiko berubah menjadi instrumen populisme fiskal yang membebani APBN jangka panjang.
Negara harus membantu rakyat bangkit, bukan sekadar bertahan.
6. Growth Engine: Mesin Pertumbuhan Harus Diprioritaskan
Tidak ada negara maju tanpa sektor produktif yang kuat.
Karena itu APBN harus memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki efek pengganda ekonomi terbesar:
- pangan,
- manufaktur,
- hilirisasi industri,
- energi,
- logistik,
- ekonomi digital,
- teknologi strategis.
Negara tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi domestik.
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan mesin produksi nasional yang kuat.
APBN Harus Naik Kelas
Pendekatan ini sejalan dengan teori evidence-based policy dan performance-based budgeting.
Kebijakan publik modern harus ditentukan oleh data, hasil nyata, dan ukuran dampak. Bukan sekadar negosiasi politik atau kepentingan sektoral.
Era digital semestinya membuat negara mampu menyusun APBN secara lebih presisi, transparan, dan adaptif.
Indonesia membutuhkan APBN yang lebih cerdas.
Bukan sekadar besar anggarannya. Tetapi tajam prioritasnya.
Karena negara yang maju bukanlah negara yang paling banyak membelanjakan uang. Melainkan negara yang paling tepat menentukan apa yang benar-benar penting bagi masa depan rakyatnya.***
