WAWAINEWS – Kepala desa (kades) diimbau agar melakukan pengecekan data diri supaya namanya tidak dicatut partai politik (parpol) dalam proses pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Saat ini Pemilu 2024 memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi adminstrasi partai politik yang mana pengecekan dapat dilakukan pada kanal infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
“Nanti kami akan mengeluarkan surat termasuk ke Kemendes PDTT berkenaan dengan tahapan pemilu sekarang, proses verifikasi administrasi parpol,” kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty kepada Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di ruang kerjanya di Jakarta, pada Rabu (10/8/2022).
Baca Juga: Bawaslu Panggil Empat Kades, Terkait Pertemuan Tiga Sekdes dengan Zaiful
Diketahui Bawaslu mengajak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar ikut melakukan sosialisasi agar nama kades tidak terdaftar di pengurus Parpol.
Lolly memandang nama para kades termasuk rentan dicatut oleh parpol untuk dijadikan sebagai anggota atau pengurus parpol.
Menurutnya, sesuai peraturan perundang undangan Kades tidak boleh terlibat dalam politik praktis sehingga wajib netral seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
