Oleh: Yusuf Blegur
WawaiNEWS.ID — Duka belum reda, luka belum kering. Namun seperti biasa, yang datang lebih cepat dari empati adalah pernyataan. Tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 bukan sekadar insiden transportasi. Ia adalah cermin retak dari sistem yang dipaksakan terlihat utuh.
Rakyat kembali menjadi korban. Bukan hanya oleh kecelakaan, tapi oleh pola lama: sistem rapuh, kebijakan tambal sulam, dan pejabat yang lebih fasih bicara daripada bekerja.
Tabrakan beruntun antara KRL, kendaraan, hingga kereta jarak jauh bukan sekadar rangkaian kesialan. Ini bukan “musibah biasa”. Ini adalah akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu lama diabaikan:
- Apakah sistem transportasi kita benar-benar aman?
- Apakah teknologi yang digunakan sudah layak?
- Apakah operator bekerja dalam standar profesional yang memadai?
- Atau semuanya hanya berjalan karena “sudah biasa begitu”?
Jawaban jujurnya mungkin menyakitkan: kita sedang membiasakan ketidakberesan.
Tidak bisa dipungkiri, pembangunan transportasi di Indonesia mengalami kemajuan. Moda seperti Bus Rapid Transit, Commuter Line, LRT, hingga MRT di kota-kota besar menunjukkan upaya modernisasi.
Namun masalahnya bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang luput dari perhatian.
Kemajuan fisik sering kali tidak diiringi dengan:
- kesiapan sistem pengamanan,
- kualitas manajemen operasional,
- serta disiplin dan kompetensi sumber daya manusia.
Akibatnya, sistem yang tampak modern bisa tetap menyimpan risiko klasik: human error, kegagalan teknologi, dan koordinasi yang buruk.
Di titik inilah ironi mencapai puncaknya.
Setiap kali tragedi terjadi, publik tidak hanya menyaksikan evakuasi korban, tetapi juga parade pernyataan. Dari pejabat, tokoh publik, hingga mereka yang merasa perlu ikut bicara.
Alih-alih fokus pada solusi, yang muncul justru:
- komentar reaktif,
- klarifikasi yang membingungkan,
- hingga narasi yang terkesan menyalahkan keadaan.
Lebih parah lagi, musibah sering berubah menjadi panggung pencitraan. Empati dipoles, kamera dinyalakan, narasi dibangun. Sementara korban dan keluarga masih bergulat dengan kehilangan.
Duka menjadi konten. Tragedi menjadi momentum politik.
Dalam setiap kecelakaan, rakyat selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Kehilangan nyawa, luka fisik, trauma psikologis semuanya ditanggung sendiri.
Namun penderitaan itu belum cukup.
Setelah tragedi, rakyat juga harus menghadapi:
- pernyataan pejabat yang melukai,
- kebijakan yang tidak kunjung membaik,
- serta ketidakpastian yang terus berulang.
Seolah-olah, menjadi korban saja tidak cukup rakyat juga harus bersabar menghadapi ketidakpekaan.
Sistem yang Harus Dibongkar, Bukan Ditambal
Membangun sistem transportasi yang aman memang tidak mudah. Butuh waktu, biaya, dan komitmen jangka panjang. Namun yang lebih penting adalah keberanian untuk mengakui kelemahan.
Tanpa itu, yang terjadi hanyalah:
- perbaikan parsial,
- evaluasi seremonial,
- dan janji yang menguap bersama berita berikutnya.
Yang dibutuhkan bukan sekadar upgrade infrastruktur, tapi reformasi menyeluruh:
- dari teknologi,
- manajemen,
- hingga budaya kerja.
Tragedi Bekasi Timur menyisakan lebih dari sekadar korban jiwa. Ia meninggalkan rasa resah yang terus hidup.
Resah karena keselamatan belum menjadi prioritas utama.
Resah karena kesalahan terus berulang.
Resah karena suara rakyat sering kalah oleh suara pejabat.
Dan yang paling menyakitkan, resah karena setelah musibah, yang datang bukan ketenangan melainkan kegaduhan baru. Dari mulut-mulut yang merasa paling tahu, namun kerap tak benar-benar memahami.***
