Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyindir narasi “kabur aja” dengan “mau ke Yaman, silakan” tidak hanya memicu polemik retoris. Tetapi juga membuka ruang tafsir tentang kemungkinan adanya pembacaan intelijen di baliknya.
Apakah ini sekadar metafora sinis. Atau refleksi dari peta aktor penggerak opini digital?
Narasi “Indonesia gelap” dan “kabur aja dulu” memang tidak lahir dalam ruang hampa. Tagar “kabur aja dulu” mulai muncul di komunitas digital sejak sekitar 2023. Menjadi viral luas pada awal 2025.
Sementara tagar “Indonesia gelap” menguat dalam momentum aksi mahasiswa dan perdebatan kebijakan pada periode yang sama. Ia berawal dari komunitas digital dan mahasiswa. Lalu meluas menjadi ekspresi ketidakpuasan publik.
Namun dalam tahap lanjut, pola penyebarannya menunjukkan karakter yang dalam teori komunikasi disebut hybrid amplification. Kombinasi antara dinamika organik dan dorongan aktor terorganisasi.
Di titik ini, perhatian mengarah pada kelompok dengan kapasitas mobilisasi digital tinggi. Jaringan eks Front Pembela Islam (FPI), yang sebelumnya dikenal memiliki militansi massa dan jejak aktivisme digital (sering diasosiasikan dengan istilah Muslim Cyber Army). Kerap disebut sebagai salah satu aktor yang mampu mengamplifikasi isu secara cepat.
Basis sosial-keagamaan yang sebagian berakar pada komunitas Hadrami yang secara historis terhubung dengan Yaman menjadi konteks yang memperkaya spekulasi tersebut.
Namun, hingga kini belum ada bukti publik yang konklusif bahwa narasi “Indonesia gelap” secara terkoordinasi digerakkan oleh satu kelompok tertentu. Termasuk eks FPI.
Yang lebih terlihat adalah ekosistem digital yang cair. Berbagai aktor dari oposisi politik, aktivis, hingga netizen non-afiliasi berinteraksi dan saling memperkuat narasi.
Di sisi lain, dinamika elite juga menarik dicermati. Penunjukan Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menghadirkan variabel baru. Dudung sebelumnya dikenal memiliki posisi yang tegas terhadap kelompok-kelompok Islam politik tertentu.
Dalam logika politik kekuasaan, kehadiran figur seperti ini bisa dibaca sebagai upaya konsolidasi kontrol terhadap stabilitas. Termasuk di ranah opini publik.
Apakah ini berarti pernyataan “Yaman” merupakan hasil langsung dari laporan intelijen tentang aktor digital tertentu?
Kemungkinan itu ada. Mengingat presiden menerima briefing rutin mengenai dinamika sosial.
Namun secara analitis, mengaitkan satu pernyataan retoris dengan temuan intelijen spesifik tetap merupakan lompatan yang belum terverifikasi.
Penjelasan yang lebih kuat tetap berada pada ranah komunikasi politik. Dalam kerangka contrast framing, “Yaman” berfungsi sebagai simbol kondisi ekstrem untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak seburuk yang digambarkan.
Sementara “delay” respons lebih mencerminkan strategi agenda-setting. Intervensi dilakukan saat isu mencapai puncak resonansi.
Dengan demikian, statemen tersebut berada di persimpangan antara retorika dan kemungkinan pembacaan situasional. Ia mencerminkan respons terhadap dinamika opini digital yang kompleks.
Aktor terorganisasi mungkin berperan. Tetapi tidak bekerja sendirian dalam membentuk persepsi publik. ***
