TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus kembali menggulirkan solusi bagi masyarakat pesisir melalui sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini diyakini mampu memperkuat permodalan sekaligus memberikan perlindungan bagi nelayan. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah persoalan utama nelayan hanya soal modal dan jaminan sosial?
Pertanyaan itu mengemuka usai Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto membuka Sosialisasi KUR dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku usaha perikanan di Pekon Way Nipah, Kecamatan Pematang Sawa, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Agus mengajak nelayan memanfaatkan KUR untuk mengembangkan usaha dan mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan dari risiko saat bekerja di laut.
“Sosialisasi ini menyentuh dua kebutuhan penting, yakni akses pembiayaan dan perlindungan jaminan sosial,” ujar Agus.
Pernyataan tersebut memang relevan. Namun, realitas yang dihadapi nelayan jauh lebih kompleks. Di lapangan, mereka masih bergulat dengan harga ikan yang tidak stabil, biaya melaut yang terus meningkat, cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, hingga ketergantungan terhadap tengkulak yang membuat keuntungan mereka kian menipis.
Di sisi lain, akses terhadap KUR juga belum sepenuhnya mudah. Tidak sedikit pelaku usaha mikro di sektor perikanan yang terkendala persyaratan administrasi, agunan, hingga rekam jejak perbankan. Akibatnya, program yang dirancang membantu masyarakat justru sering kali hanya dinikmati mereka yang sudah lebih dulu “bankable”.
BPJS Ketenagakerjaan pun memiliki tantangan serupa. Kesadaran menjadi peserta masih rendah, sementara bagi sebagian nelayan yang penghasilannya bergantung pada musim, membayar iuran secara rutin bukan perkara mudah.
Karena itu, sosialisasi saja dinilai belum cukup. Yang dibutuhkan nelayan bukan sekadar penjelasan mengenai skema pinjaman atau manfaat jaminan sosial, melainkan pendampingan hingga benar-benar memperoleh akses terhadap program tersebut.
Pemkab Tanggamus melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) bersama Bank Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan menyatakan akan terus memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat pesisir.
Namun publik tentu berharap lebih dari sekadar seremoni. Ukuran keberhasilan bukanlah berapa kali sosialisasi digelar atau berapa banyak spanduk yang terpasang, melainkan berapa nelayan yang benar-benar memperoleh modal usaha, terlindungi saat bekerja, dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Sebab, bagi nelayan, persoalan sesungguhnya bukan hanya bagaimana mendapatkan pinjaman. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa melaut dengan tenang, menjual hasil tangkapan dengan harga layak, dan pulang membawa kepastian bahwa kerja kerasnya benar-benar mampu menghidupi keluarga. ***
