WAWAINEWS.ID — Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak main-main kepada kepala daerah yang menjabat ditugaskan sebagai penjabat (Pj) tidak bisa menjaga netralitas pada Pemilu 2024 makan akan dicopot dari jabatanya.
Jokowi mewanti-wanti para Pj kepala daerah untuk bekerja dengan baik. Jokowi mengingatkan Pj kepala daerah yang bekerja tidak sesuai arahan bakal langsung diganti.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pengarahan terhadap Pj kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
BACA JUGA : Dua Kakon di Kobar Tanggamus Diduga Terlibat Politik Praktis
Jokowi mulanya bertanya mengenai evaluasi Pj kepala daerah kepada Mendagri Tito Karnavian.
Jokowi mengatakan Mendagri mengevaluasi para Pj kepala daerah tiga bulan sekali. Namun, Jokowi mengatakan dirinya melakukan evaluasi setiap hari.
“Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Itu tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak. Tolong diikuti,” ujar dia.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi saat mengumpulkan 197 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta hari ini. Sebanyak 194 orang pj. kepala daerah hadir di Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia, pada 30 Oktober 2023.
BACA JUGA: Pindah Parpol Tanpa Pamit, Pengamat Sebut Politisi Senior Kota Bekasi Tak Beretika
Ancaman copot jabatan kepada kepala daerah yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) bukan hanya gertak sambal. Sebab, diberbagai daerah kabarnya para Pj itu ada yang memihak ke salah satu capres.
Mereka yang hadir terdiri dari 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, serta 133 penjabat bupati. (Prokopim)
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan para Penjabat (Pj) kepala daerah harus bersikap netral saat Pemilu 2024. Dia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencopot Pj yang tidak netral.
BACA JUGA : Mahfud MD Kecut Hadapi Dua Parpol Besar Penerima Uang Korupsi BTS?
“Tentu saya sebagai Wakil Presiden, saya menyebutkan berkali-kali supaya Pemilu di diselenggarakan dengan cara yang jujur ya, ASN harus netral ya petugas keamanan juga harus netral. Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan Pj dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot,” kata Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (31/10/2023).
